Mahfud Minta KPI Awasi Diskusi Demi Cegah Hoaks Omnibus Law

CNN Indonesia | Senin, 02/11/2020 17:27 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD meminta KPI lebih ketat dan teliti mengawasi pelbagai diskusi di Televisi, tertutama terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berpendapat, mestinya lembaga penyiaran terutama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara ketat mengawasi pelbagai diskusi yang tayang di Televisi.

Terutama, kata dia, diskusi terkait Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Sebab ia menganggap, informasi yang kini beredar lebih banyak yang keliru dan justru menyebarkan hoaks di tengah masyarakat.

"Lembaga penyiaran harus ikut mengawasi bahwa apa yang didiskusikan itu benar, bukan hoaks yang dikembangkan," kata Mahfud saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPI yang digelar secara daring, Senin (2/11).


Kendati begitu ia tak mencontohkan atau merinci informasi yang menurutnya masuk kategori hoaks itu yang seperti apa.

Menurut Mahfud, selama ini pemerintah selalu berusaha terbuka untuk menyosialisasikan beleid yang telah disahkan 5 Oktober lalu tersebut. Kata dia, pemerintah juga tak pernah menolak berdiskusi secara terbuka untuk membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja ini.

Namun yang berkembang di masyarakat, lanjut Mahfud, justru informasi bohong dan pelbagai masalah yang menurut dia sebetulnya tak ada dalam omnibus law. Berbagai informasi ini menurut Mahfud, lantas berkembang dan menyebar melalui media sosial.

"Masalah-masalah yang tidak ada lalu dikembangkan oleh medsos, yang tidak terjangkau oleh KPI," lanjut dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, informasi bohong yang berkembang di media sosial kemudian malah diambil dan dijadikan sebagai sumber informasi. Bahkan kata dia, tak sedikit lembaga penyiaran yang turut melakukan hal tersebut.

"Banyak lembaga penyiaran yang mengambil sumber informasi dari Medsos lalu dilempar menjadi kontroversi," ucap dia.

Dari situlah kemudian menurut Mahfud, pemerintah enggan untuk menggelar diskusi terkait undang-undang kontroversial ini. Kata dia, pemerintah akan bersedia menghadiri diksusi di televisi asalkan data yang disajikan akurat dan benar, bukan berasal dari informasi hoaks yang tersebar di media sosial.

"Dan di situ kami berharap lembaga penyiaran bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya," sambung dia lagi.

(tst/nma/NMA)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK