Buruh Desak DPR Panggil Menaker Bahas Upah Minimum 2021

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta anggota DPR memanggil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membahas kenaikan upah minimum 2021.

Hal itu diungkapkan Iqbal di tengah aksi unjuk rasa yang digelar buruh di sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta demi menyuarakan tuntutan pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law UU Ciptaker.

"Selain itu buruh meminta DPR memanggil menaker agar menaikkan upah minimum 2021," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).

Iqbal membeberkan, demo lanjutan menuntut pencabutan Omnibus Law UU Ciptaker hari ini, Senin (9/11) digelar di sejumlah provinsi, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga Gorontalo.

Di Jakarta, dia menyebut, dalam aksi kali ini ribuan buruh meminta DPR mencabut UU Nomor 11/2020 lewat jalur legislative review.

Legislative review adalah upaya legal, selain judicial review, untuk mengubah undang-undang melalui lembaga legislatif berdasarkan fungsi legislasi yang dimiliki lembaga ini.

Ketentuan terkait hal itu telah diatur dalam konstitusi pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 dan UU 12/2011.

"Ribuan buruh dari berbagai tempat, meminta DPR agar mengeluarkan legislatif review untuk merevisi atau membatalkan UU Cipta Kerja 11/2020," kata dia.

Iqbal juga memastikan bahwa aksi-aksi serupa akan terus digelar sampai pemerintah mencabut atau merevisi Omnibus Law UU Ciptaker.

Infografis Jalan Mulus omnibus law ciptaker jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Sementara Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Batam Azis turut mendorong fraksi PKS dan Demokrat untuk membuat konkret penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker melalui jalur legislative review.

"Kepada fraksi PKS, kepada fraksi Demokrat kami berharap bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia menginisiasi untuk melakukan untuk mengadakan (legislative) review terhadap UU Nomor 11/2020 ini," kata Riden kepada wartawan di salah satu lokasi aksi.