Riuh Calon Kapolri, DPR Tunggu Nama Resmi dari Jokowi

CNN Indonesia | Jumat, 13/11/2020 20:41 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan nama yang beredar saat ini tidak resmi dikeluarkan oleh Jokowi sebagai pihak yang berwenang mencalonkan Kapolri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan nama yang beredar saat ini tidak resmi dikeluarkan oleh Jokowi sebagai pihak yang berwenang mencalonkan Kapolri. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih menunggu pengajuan nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Jenderal Idham Azis dari Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, nama yang beredar saat ini tidak dikeluarkan secara resmi oleh Jokowi sebagai pemilik kewenangan mencalonkan nama Kapolri.

"Tiga nama calon Kapolri itu bukan keluar resmi dari Presiden sebagai yang berhak menentukan satu nama yang akan diajukan ke DPR," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (13/11).


Namun begitu, dia mengatakan tiga perwira tinggi (pati) Polri berpangkat inspektur jenderal yang dikabarkan akan naik ke pangkat komisaris jenderal (komjen) dan akan meramaikan bursa calon Kapolri pengganti Idham memiliki kinerja yang baik.

"Tetapi kalau dilihat dari kinerjanya kita kenal baik dan mempunyai kinerja baik," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Terpisah, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan bahwa sosok Kapolri pengganti Idham harus memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas, serta kompetensi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, ia berharap, sosok Kapolri mendatang mempunyai komitmen yang utuh dalam mereformasi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Kapolri mendatang harus memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik," katanya.

Lebih jauh, Didik menyatakan Kapolri selanjutnya juga harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antarlembaga, terutama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam konteks politik dan demokrasi, Didik menambahkan, Kapolri ke depan harus mampu memposisikan polisi netral dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Sebelumnya, Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane mengatakan bahwa tiga Komjen, delapan Irjen, dan 19 Brigjen yang memasuki masa pensiun dalam periode November hingga Januari 2021 mendatang.

Dia menuturkan, tiga Jenderal bintang tiga yang akan pensiun ialah Kepala BNN Komjen Heru Winarko; Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen Antam Novambar; dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Widjarnardi.

Menurut dia, posisi itu nantinya akan diisi oleh tiga perwira tinggi berpangkat Irjen yang naik ke Komjen. Mereka yang disebut Neta adalah Nana Sudjana, Ahmad Lutfhi, dan Fadil Imran.

"Dengan bergesernya sejumlah jenderal bintang dua menjadi bintang tiga, bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis akan semakin riuh," ucap Neta melalui keterangan resmi, Kamis (12/11).

(mts/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK