DPR: RUU Pileg, Pilpres, Pilkada Digabung, Berlaku 20 Tahun

Revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) akan menggabungkan regulasi terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan anggota legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres). Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berharap UU tersebut berlaku selama 20 tahun.

"UU ini adalah UU yang sekarang di dalam drafnya itu ada penyatuan rezim Pemilu," kata Doli Kurnia saat menjelaskan RUU Pemilu di ruang Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Dia menerangkan, pemisahan regulasi tentang pilkada, pileg, dan pilpres seperti yang terjadi selama ini memicu pengulangan dan tumpang tindih aturan.

Menurutnya, penggabungan pilkada, pileg, dan pilpres juga agar RUU Pemilu tidak selalu dibahas setiap kali pemilu hendak digelar. Doli mengatakan penggabungan ini diharapkan dapat membuat evaluasi terhadap RUU Pemilu bisa dilakukan dalam rentang 20 tahun.

"UU ini kita tempatkan di awal periode, berbeda sebelumnya yang selalu dibahas menjelang pemilu. Karena kami ingin RUU ini sesempurna mungkin dan kita punya waktu untuk sosialisasi panjang," tutur Doli.

Wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil rancangan undang-undang tentang pilpres, pileg dan pilkada yang digabung nanti diharapkan bisa berlaku selaam 20 tahun (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Lebih lanjut, Doli mengatakan ada sejumlah regulasi yang akan dicabut jika RUU Pemilu sudah disahkan menjadi UU. Draf awal RUU Pemilu sendiri terdiri dari 741 Pasal dan enam Buku.

Regulasi yang akan dicabut antara lain UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, kemudian UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada serta UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pilkada.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa undang-undang tentang pileg, pilpres dan pilkada diharapkan bisa berlaku selama 20 tahun. DPR, lanjutnya, akan berupaya untuk membahas rancangan uu tersebut dengan cara berpikir baru.

Diketahui, selama ini undang-undang tentang pemilu dan pilkada kerap direvisi jelang kontestasi. Tidak ada yang bisa berlaku hingga 20 tahun.

"Harapan kita memang UU pemilu ini bisa berlaku sustain. Minimal 4 pemilu. Maka kita akan berusaha, dalam pembahasannya nanti, keluar cara-cara berpikir lama.