KPU Jawab Sindiran Anies soal Kerumunan Kampanye Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab komentar miring Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kerumunan Pilkada Serentak 2020 yang tidak pernah ditindak tegas.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengklaim protokol kesehatan dalam pilkada diawasi secara ketat. Jika ada pelanggaran, penyelenggara pemilu turun tangan untuk menindak.

"Terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada juga telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu. Rekomendasi yang disampaikan ke KPU terkait hal itu, juga ditindaklanjuti oleh KPU setempat," kata Dewa kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Dewa menuturkan koordinasi dan pengawasan setiap tahapan pilkada juga berjalan baik. Pemerintah daerah, KPU daerah, dan Bawaslu daerah saling mengingatkan jika ada temuan pelanggaran protokol kesehatan.

Tiga pihak rutin melakukan rapat koordinasi untuk pengawasan pilkada di tengah pandemi. Selain itu, pemda ikut menyosialisasikan protokol kesehatan pilkada kepada publik.

"KPU selalu berkoordinasi dengan pemda termasuk juga dengan Satgas Penanganan Covid-19 yang ada di daerah," ucap Dewa. "Pada prinsipnya, upaya-upaya sosialisasi dan koordinasi telah dilakukan," imbuhnya.

Meski begitu, Dewa tak menutup diri jika masih ada yang perlu diperbaiki dari penyelenggaraan pilkada. KPU akan terus mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan hingga pilkada usai.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020. Sindiran itu ia sampaikan merespons kritik publik terhadap penanganan kerumunan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Anies menyatakan pihaknya telah bekerja sesuai aturan dengan memberi sanksi denda kepada Rizieq. Lalu dia membandingkan kinerja penanganan pelanggaran prokes dengan daerah yang menyelenggarakan pilkada.

"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan," kata Anies di DPRD DKI Jakarta berdasar rekaman yang diterima, Senin (16/11).

"Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat [resmi] mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan. Itu pertama," imbuh mantan Mendikbud itu.