3 Hari 2 Tangkapan KPK: Menteri Edhy dan Wali Kota Cimahi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua politisi partai besar di Indonesia dalam tiga hari terakhir. Keduanya pun menduduki pucuk pimpinan di jabatan publik.

Pertama, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11) dini hari. Berselang dua hari kemudian, KPK kembali meringkus Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.

Edhy merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Namun setelah tersangkut kasus korupsi, dia langsung mengundurkan diri dari partai politik dan Kabinet Indonesia Maju.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lain dalam perkara penerimaan suap izin ekspor benih lobser (benur). Edhy sendiri diduga menerima Rp9,8 miliar untuk pengurusan izin tersebut.

KPK membeberkan enam orang sebagai penerima suap yakni Edhy Prabowo; stafsus Menteri KKP Safri dan Andreau Pribadi Misata; Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; staf istri Edhy, Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin. Sementara, pemberi suap ialah pihak swasta, Suharjito.

Edhy Prabowo (kiri) langsung ditahan usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11/2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) yang diduga merupakan nominee dari pihak EP [Edhy Prabowo] serta YSA (Yudi Surya Atmaja). Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp9,8 miliar," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, Rabu (25/11).

Penerimaan suap itu bermula saat pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Edhy sebagai menteri menunjuk dua orang stafnya yaitu Andreau Pribadi Misata sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas dan Safri sebagai Wakil Ketua Tim.

Lalu pada Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito menemui Safri di lantai 16 Gedung KKP.

Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara Amiril dengan Andreau dan pengurus PT ACK, Siswadi.

PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564. Setelah ditelusuri, nyatanya PT DPP atas arahan Edhy memperoleh penetapan kegiatan ekspor benur.

Setidaknya, perusahaan itu telah melakukan kegiatan pengiriman ekspor sebanyak 10 kali melalui perusahaan PT ACK.

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. (Foto: www.cimahikota.go.id)

Pada kasus berbeda, Wali Kota Cimahi, Ajay juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi.Dalam situs KPUpilkada2017.kpu.go.idAjay juga diusung oleh PDI Perjuangan saat memenangkan Pilkada Cimahi 2017 lalu.

Dalam perkara ini, Ajay diduga tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi perizinan pengembangan RS Kasih Bunda, Cimahi. Penyidik, dalam operasi senyap itu mengamankan barang bukti sekitar Rp420 juta.

Namun demikian, belum diketahui lebih lanjut mengenai konstruksi perkara tersebut. Pasalnya, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Ajay.

"Dugaan walkot melakukan korupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Ajay sendiri menjabat sebagai wali kota Cimahi sejak 22 Oktober 2017. Sebelum aktif berpolitik, dia merupakan seorang pengusaha dan pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI Jawa Barat.