Petugas KPPS dengan APD Lengkap Datangi Pemilih Pasien Covid

CNN Indonesia | Kamis, 03/12/2020 14:52 WIB
KPU akan mendatangi pemilih yang tengah isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit karena positif Covid, demi menjamin hak pilih di Pilkada 2020. Ilustrasi Pilkada 2020 di masa pandemi. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemilih yang positif Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri tetap bisa menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara Pilkada 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 pasal 72 menjamin hak pilih bagi pemilih yang sedang mengidap Covid-19. Sementara pasal 63 mengatur mekanisme pelayanan hak pilih bagi mereka.

"Bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih," bunyi pasal 73 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020.


Pasal 73 ayat (5) menyebut data pemilih yang positif Covid-19 didapat dari hasil koordinasi antara KPU kabupaten/kota dengan Satgas Covid-19 setempat. Data itu kemudian diberikan kepada KPPS, PPK, dan PPS.

Untuk melayani pemilih itu, diterjunkan dua orang anggota KPPS dan perwakilan Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS dari TPS terdekat dari lokasi isolasi mandiri. Pelayanan dimulai pukul 12.00 waktu setempat.

Para petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan menaati protokol kesehatan selama memberi pelayanan tersebut.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan aturan itu dibuat untuk memastikan setiap orang tetap mendapatkan haknya untuk memilih. KPU tidak berniat memaksa siapapun untuk ikut serta dalam pilkada.

"Pada prinsipnya, KPU berkomitmen untuk memberikan pelayanan," kata Dewa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/12).

KPU berkoordinasi dengan tenaga medis ataupun Satgas Covid-19 dalam memberikan pelayanan khusus itu. Termasuk dalam menentukan apakah seorang pasien sedang dalam keadaan yang memungkinkan untuk ikut pilkada.

"Bagaimana kalau ada pasien dalam keadaan kritis? Dilihat di lapangan apakah mereka memungkinkan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Prinsip kami seoptimal mungkin memberi fasilitas" tutur Dewa.

(dhf/arh)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK