PKS Desak Vaksin Covid Gratis: Ini soal Asas Keadilan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah memberikan vaksin virus corona atau Covid-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan demi asas keadilan. Selain itu, pemberian vaksin Covid-19 gratis kepada seluruh masyarakat juga harus dilakukan karena bea masuk serta pajak impor vaksin buatan Sinovac beberapa waktu sudah dibebaskan dari total biaya yang mencapai Rp50,95 miliar.

"Ini soal asas keadilan. Terlebih untuk kedatangan vaksin Sinovac yang 1,2 juta kemarin sudah dibebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan total Rp50,95 miliar," kata Mufida lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/12).

"Insentif yang diberikan kepada produsen vaksin ini harusnya berimbas kepada fasilitas yang diterima masyarakat yakni dengan menggratiskan vaksin kepada semua kalangan," kata dia.

Mufida mengingatkan, insentif bea masuk dan pajak untuk vaksin itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Ia melihat rencana 70 persen vaksin mandiri berbayar yang dikelola BUMN kurang tepat.

Menurutnya, proses pengadaan 172 juta vaksin Covid-19 bisa dilakukan dengan pencadangan dana sebesar Rp35,1 triliun.

"Di sini harus hati-hati sebab vaksinasi kepada masyarakat ini adalah salah satu kebijakan dalam masa bencana nasional non-alam. Dalam hal penanggulangan bencana, justru rakyat berhak mendapatkan bantuan, bukan beban biaya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Mufida juga meminta efektivitas anggaran pengadaan vaksin tetap memperhatikan efikasi vaksin yang belum terbukti lolos uji klinis tahap III dan belum memenuhi syarat izin edar darurat atau emergency use of authorization (EUA).

"Kedatangan 1,2 juta vaksin Sinovac kemarin, negara sudah mengeluarkan pembayaran uang muka padahal belum keluar hasil uji klinis tahap III. Kami harapkan sisanya jangan didatangkan dulu sampai keluar hasil uji klinis dan izin edar dari BPOM," ujar Mufida.

Pemerintah telah menyiapkan rencana vaksinasi sebagai jalan keluar dari pandemi Covid-19. Saat ini, pemerintah hanya menyediakan vaksin gratis untuk 30 persen warga.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut 32 juta orang akan mendapat vaksinasi program pemerintah, serta 75 juta orang membayar sendiri lewat jalur mandiri.

Pembagian skema program vaksinasi Covid-19 menjadi gratis dan mandiri alias vaksin berbayar disebut karena terkait masalah ketersediaan anggaran.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin belum dapat diberikan secara gratis kepada seluruh penduduk sebab masih ada kebutuhan anggaran untuk sektor yang lain.

"Masih ada kebutuhan anggaran di sektor lain, seperti bansos, pendidikan, dan tentunya pelayanan kesehatan lain seperti operasi, perawatan penyakit kanker," kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com.