Sebanyak 81,7 persen masyarakat Indonesia menyatakan siap serta dalam program vaksinasi Covid-19.
Survei diadakan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia pada 20-27 Desember 2020, melalui sambungan telepon terhadap 1.225 responden dari 34 provinsi yang dipilih secara acak. Survei memiliki margin of error sekitar 2,8 persen, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Dari penelitian itu juga diperoleh data bahwa 71,8 persen responden mengaku puas dengan penanganan pandemi oleh pemerintah. 76,6 persen masyarakat merasa yakin atas upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19; meski 18,7 persen menyatakan sebaliknya, dan 4,7 persen tidak menyatakan apapun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait tingkat korupsi di Indonesia dalam 12 bulan terakhir, 61,8 persen responden menilai terjadi peningkatan. Dengan kata lain, persepsi masyarakat tentang upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi juga negatif.
Sebanyak 79,8 persen responden menyebut korupsi dominan dilakukan oleh kader dan politisi partai politik (parpol) di pemerintahan dan legislatif; sedangkan 81,9 persen menyebut korupsi dilakukan oleh kader parpol. 50,7 persen masyarakat menilai hasil korupsi kader digunakan untuk kepentingan pembiayaan parpol, dan 67,7 persen berpendapat hasil korupsi masuk ke kantong pribadi kader parpol.
Ditambahkan, 87,7 persen merespons perilaku korupsi tersebut sebagai penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. PDI Perjuangan menduduki peringkat teratas sebagai partai yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini, dengan persentase 17,8 persen.
Lihat juga:Satgas Covid-19: Vaksin Bukanlah Obat |
Menyusul kemudian, adalah Golkar (15,2 persen), Partai Demokrat (10,8 persen), PKB (8,8 persen), Nasdem (8,1 persen), PKS (6,9 persen), Gerindra (6,6 persen), PSI (4,2 persen), PAN (3,1 persen), PPP (2,9 persen), Hanura (1,6 persen), dan lain-lain di bawah 0,5 persen.
Sejumlah kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut turut memberi dampak signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat kepada PDIP dan Gerindra, seiring persepsi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dinilai sangat korup.
Hal itu membuat masyarakat yang sebelumnya memilih PDIP dan Gerindra mengalihkan suara kepada Golkar, Partai Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, serta PSI.
(rea)