2 Pekan Jabat Mensos, Risma Bawa 10 Tunawisma ke Balai Rehab

Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial, Herman Koswara mengatakan ada 10 orang tunawisma yang dibawa Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Balai Rehabilitasi Sosial eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEG) Pangudi Luhur, Bekasi.

Total 10 orang tunawisma tersebut dibawa Risma ke Balai Pangudi Luhur sejak aksi blusukannya pertama kali pada 28 Desember 2020. Risma sendiri menjabat sebagai Menteri Sosial pada dua pekan lalu, tepatnya 23 Desember 2020.

"Sejak hari pertama bertugas ada total 10 orang, nama-namanya ada di balai Pangudi Luhur," kata Herman saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

"Mereka itu [orang ditemui Risma] pemulung, penggelandang, ya tunawisma," imbuh Herman.

Kesepuluh orang tersebut akan diberikan pelatihan kemampuan untuk bisa bekerja mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Herman menjelaskan, Pangudi Luhur memiliki pelatihan keterampilan bengkel mobil dan motor, las, olah pangan seperti pembuatan tahu-tempe dan kudapan. Kemudian ada keterampilan menjahit, desain grafis, hingga peternakan hewan dan pengolahan sampah.

"Mereka ke sana untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi pemberdayaan dan vokasi, di sana ada berbagai macam pelatihan keterampilan," ucap Herman.

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan di Jakarta. (Foto: Humas Kemensos)

Selama dua pekan terakhir, Risma kerap kali blusukan untuk menemui gelandangan dan pengemis di DKI Jakarta. Dalam aksinya itu, Risma menjanjikan rumah dan penghidupan lebih baik kepada para tunawisma yang ia temui.

Namun tidak semua tunawisma ke Balai PelatihanPangudi Luhur. Satu tunawisma yang ditemui Risma di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, kabur usai ditawari tempat tinggal.

"Yang satu kabur itu, saat dijemput oleh tim Kemensos ke tempat, sudah tidak ada," tutur Herman.

Meski demikian, aksi blusukan Risma menuai pro kontra di mata para politisi. Tidak sedikit orang yang menganggap aksi tersebut sebagai pencitraan semata.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Zuliansyah juga menyarankanRisma lebih dulu melakukan pembaruan data penerima bansos ketimbang melakukan aksi blusukan.

"Mungkin langkah awal yaitu bekerja sama dengan Bappenas untuk memperbaiki data Bansos, ditelaah lagi supaya tidak terjadi simpang siur data, nah itu semestinya menjadi prioritas Kemensos," kata Zuliansyah.