Satgas Minta Tokoh Agama Batasi Acara Berpotensi Kerumunan

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta kepada tokoh masyarakat terutama pemuka agama untuk tidak mengadakan acara yang berpotensi mendatangkan banyak warga sehingga menyebabkan kerumunan.

Permintaan itu khususnya disampaikan menjelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.

"Saya mengajak semua pihak terutama tokoh-tokoh yang masih melakukan berbagai aktivitas dengan mengumpulkan massa terutama tokoh agama. Tolong, mohon, dengan segala hormat untuk sementara waktu kegiatan seperti itu dibatasi dulu, kita tidak ingin terdampak lebih besar," kata Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis (7/1).

Permintaan Doni bukan tanpa sebab, melainkan hasil dari pengalaman sebelumnya. Dia mencontohkan acara keagamaan seperti Maret 2020 lalu di Gowa, Sulawesi Selatan, yang sempat menimbulkan klaster baru dan menyebar di berbagai provinsi.

Ia juga menambahkan masifnya kasus covid-19 yang berasal dari klaster keagamaan itu telah menimbulkan banyak dampak. Salah satunya meninggalnya para tokoh agama.

"Awal mula kasus Covid-19 di Indonesia paling banyak adalah dari klaster keagamaan, mulai dari kegiatan di berbagai daerah, baik itu Islam dan Kristen, Katolik," jelasnya.

Atas dasar itu, Doni pun meminta agar tokoh masyarakat ikut membantu pemerintah dalam menyadarkan masyarakat sekitar soal pentingnya protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menjelaskan, bila masyarakat abai pada protokol kesehatan, maka kondisi itu kan berimplikasi pada naiknya angka Covid-19 di tanah air.

Dampak turunannya adalah kenaikan pasien yang dirawat di rumah sakit yang berbanding lurus dengan angka tenaga kesehatan terpapar covid-19.

"Dampak dari jumlah masyarakat dirawat paralel dengan angka dokter yang ikut terpapar, sehingga meningkatkan angka kematian dokter kita. Perlu ada perlindungan segera agar fasilitas kesehatan kita tidak mengalami kepanikan,"kataDoni.