Pemda Diminta Sediakan Posko dan Konsumsi Petugas Prokes

CNN Indonesia | Jumat, 08/01/2021 05:15 WIB
Untuk penerapan PSBB Jawa-Bali, Pemda diminta  mengaktifkan kembali posko serta menyediakan anggaran konsumsi dan transportasi petugas penegak prokes. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP menggelar Operasi Yustisi Protokol Covid-19 di kawasan Jati Padang, Jakarta, 17 September 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah pusat telah memutuskan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali untuk menekan penularan virus corona pasca libur natal dan tahun baru (Nataru).

Untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang direncanakan pada 11-25 Juli 2021 itu, pemerintah pusat menyerahkannya ke pemerintah daerah masing-masing. Meskipun demikian, pemerintah pusat pun memberikan rambu-rambu, serta dorongan yang harus diselenggarakan daerah.

Salah satunya adalah mengaktifkan kembali posko-posko penegakan protokol kesehatan. Selain itu, juga anggaran baik untuk konsumsi maupun transportasi petugas penegak protokol kesehatan pencegahan Covid-19.


"Kami bersama Kemendagri sudah berkoordinasi, serta mengundang bupati dan gubernur untuk kembali mengaktifkan Posko di seluruh provinsi, kabupaten, kota dalam rangka menegakkan Prokes," kata Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube BNPB, Kamis (7/1).

Doni menilai pembentukan posko sangat penting untuk dilakukan para kepala daerah di tengah pandemi virus corona. Posko itu terdiri dari pelbagai macam unsur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mendukung tegaknya protokol kesehatan di tengah masyarakat. Baik dari pihak aparatur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri dan lainnya.

Doni pun berharap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan wajib untuk diberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu oleh pihak berwenang

"Dan kita harapkan adanya ketegasan-ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk atur itu semua," kata dia.

Tak hanya itu, Doni juga mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah meminta kepada kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran pemenuhan kebutuhan posko tersebut. Mulai dari anggaran makanan kecil hingga anggaran transportasi sudah harus disiapkan oleh para kepala daerah.

"Penting misalnya biaya untuk makanan kecil atau transportasi, untuk patroli ada kan BBM-nya, bahkan kalau perlu RT, RW. Dan kami berikan apresiasi kepada Ketua RT dan RW berinisiatif dari awal kasus terjadi bisa terus menjaga masyarakat sekitarnya," kata Doni yang juga Kepala BNPB tersebut.

(khr, rzr/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK