Jakarta Kembali Paling Banyak Sumbang Kasus Corona

Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi penyumbang temuan kasus positif virus corona (Covid-19) terbanyak dari seluruh Indonesia pada Sabtu (9/1).

Merujuk data Kementerian Kesehatan RI, kenaikan kasus terkonfirmasi positif di wilayah tersebut mencapai 2.753. Meskipun, jumlah itu tak sebanyak rekor sebelumnya, yakni 2.959 kasus.

Dalam hal ini, jika diakumulasikan maka sejauh ini jumlah kasus terkonfirmasi positif di ibu kota negara telah mencapai 203.411 kasus. Jumlah itu masih yang terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Namun demikian, DKI Jakarta juga mencatatkan jumlah kesembuhan terbanyak pada Sabtu (9/1). Tercatat, ada 2.118 orang yang dinyatakan sembuh Covid-19 pada hari itu.

Setelah DKI Jakarta, jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak ditemukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Misalnya, Jawa Barat mencatatkan kasus positif sebanyak 1.731 pada Sabtu (9/1). Kemudian diikut oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.033 kasus.

Lalu, data dari Kemenkes RI juga memperlihatkan bahwa jumlah kasus di Provinsi Jawa Timur bertambah 994 orang. Setelah itu baru kenaikan kasus terbanyak diikuti oleh provinsi lain.

Misalnya, Sulawesi Selatan yang bertambah 580 kasus. Kemudian, Kalimantan Timur sebanyak 394 kasus, DI Yogyakarta bertambah 301 kasus, Banten 275 kasus, dan lainnya.

Masih merujuk pada data tersebut, tercatat tidak ada satupun provinsi yang tidak ditemukan penambahan kasus positif Covid-19 hari ini. Paling sedikit, Satgas Covid-19 menemukan ada 12 orang terkonfirmasi positif di Provinsi Gorontalo.

Teranyar, pemerintah kini mengenalkan istilah baru pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya menekan laju transmisi virus corona di tengah ancaman lonjakan kasus pascalibur panjang natal dan tahun baru. Pembatasan mobilitas masyarakat itu bakal dimulai pada 11-25 Januari khusus untuk wilayah Jawa-Bali.

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM lebih dipilih pemerintah dibandingkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini lebih dikenal di sejumlah daerah.

PPKM memuat sejumlah poin mulai dari perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75 persen, sekolah daring, pembatasan tempat ibadah hingga 50 persen, hingga penghentian sementara kegiatan sosial tertentu. Dapat dikatakan PPKM mengilhami skema yang tak jauh berbeda dengan PSBB.