SBY Sorot Nasib Trump: Presiden Harus Jujur di Era Post Truth

CNN Indonesia | Rabu, 20/01/2021 10:39 WIB

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut seorang presiden mudah kehilangan kepercayaan rakyatnya di era post-truth.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa seorang pemimpin atau presiden harus berkata jujur di era post-truth politics.

Dia bicara demikian berkaca dari Presiden AS Donald Trump yang menyebut Pilpres AS sarat kecurangan, hingga pendukungnya menyerang Gedung Capitol Hill dan terjadi kericuhan.

"Di era 'post-truth politics', ucapan pemimpin (presiden) harus benar & jujur. Kalau tidak, dampaknya sangat besar," kata SBY lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Rabu (20/1).

Era post-truth politics yang dimaksud SBY berarti politik yang tidak berlandaskan pada fakta. Kebohongan yang sistematis dan berulang kerap dilontarkan.

Lihat juga:

Trump Abaikan Tradisi Tur Gedung Putih Sebelum Biden Dilantik

Namun, kata SBY, semua misi itu pada akhirnya akan gagal. Dia berkaca pada keadaan di Amerika Serikat yang mana Donald Trump tak mampu mempertahankan jabatannya sebagai presiden.

Donald Trump dinyatakan kalah dalam Pilpres AS atas Joe Biden. Dengan demikian, Trump tidak akan menjabat dua periode sebagai presiden.

"Pemimpin akan kehilangan trust (kepercayaan) dari rakyatnya, karena mereka bisa bedakan mana yang benar (faktual) dengan yang bohong (tidak faktual)," kata SBY.

Mengenai Pilpres AS, secara garis besar SBY mengatakan ada ada tradisi politik dan norma demokrasi yang tidak baik. Terutama ketika pihak yang kalah, yakni Donald Trump tidak mengakui kemenangan Joe Biden.

Lihat juga:

Airlangga Positif Covid, Teladan Buruk & Komunikasi Amburadul

Dia mengamini bahwa kekalahan dalam pemilu adalah kenyataan yang berat untuk diterima. Namun, kekalahan perlu diakui dan ucapan selamat patut diberikan kepada pemenang.

"Itulah tradisi politik & norma demokrasi yang baik. Sayangnya, sebagai champions of democracy, ini tidak terjadi di AS sekarang," tutur SBY.

Pergantian kekuasaan di AS pun tak terjadi dengan damai. Transisi diiringi dengan luka, kebencian dan permusuhan antarwarga negara yang berbeda pilihan saat Pilpres.

Bahkan, jelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden AS yang baru, Washington DC mencekam. Pengamanan diperketat dan melibatkan 25 ribu personel tentara.

"Ini petaka bagi AS yang politiknya terbelah (deeply divided)," ucap SBY.

"Kali ini bukan musuh dari luar, seperti biasanya, tapi 'teroris domestik'. Ini titik gelap dalam sejarah AS. Juga warisan buruk yang ditinggalkan Trump," sambungnya.