MUI Tolak PAM Swakarsa, Cemas Premanisme Dijamin Aparat

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menilai calon Kapolri Komisaris Jendral Listyo Sigit Prabowo tak perlu lagi menghidupkan pengamanan masyarakat atau PAM Swakarsa yang rentan memicu premanisme.

"Enggak perlu lah. Saya pikir cukup keamanan polisi. Dan masyarakat dikasih tanggung jawab untuk jaga keamanan bersama. Enggak perlu ada PAM Swakarsa menurut hemat kami," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/1).

Cholil khawatir potensi penyalahgunaan PAM Swakarsa. Contohnya, para preman yang potensial bergabung bila proses seleksi rekrutmen dilakukan asal-asalan.

"Karena nanti takut jadi penyalahgunaan. Nanti kalau seleksinya enggak bagus, yang masuk preman jadi premanisme. Karena dia dijamin oleh aparat keamanan," kata dia.

Tak hanya itu, Cholil juga menyoroti PAM Swakarsa potensial bersifat kontraproduktif terhadap kondisi keamanan di Indonesia. Ia khawatir banyak masyarakat sipil yang tak terlatih justru diberikan kewenangan besar untuk mengurus keamanan.

"Enggak terlatih sebagai pengaman, tapi jadi bagian dari pengamanan, itu malah jadi kontraproduktif," kata dia.

Program menghidupkan kembali PAM Swakarsa yang akan dilakukan Listyo ketika menjabat sebagai Kapolri menjadi sorotan publik belakangan ini.

Ia mau menghidupkan kembali PAM Swakarsa demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"PAM Swakarsa harus lebih diaktifkan untuk mewujudkan pemeliharaan kamtibmas. Jadi, kita hidupkan kembali," kata dia.

Rencana Listyo itu turut didukung oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Jaleswari mengatakan PAM Swakarsa yang hendak dihidupkan Polri berbeda dengan PAM Swakarsa yang dibentuk era Orde Baru. Ia menyatakan PAM Swakarsa versi Polri nantinya tak berkaitan dengan masa lalu.

"PAM Swakarsa yang dimaksud Kapolri Sigit berbeda dengan Pam Swakarsa 1998," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1).