Ketum PPP Suharso Tolak Rencana Revisi UU Pemilu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menolak rencana revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Suharso menyebut setiap mendekati pesta

"RUU pemilu ini sebaiknya tidak perlu kita ubah lagi. Karena hampir setiap periode pemilu itu kita terantuk pada pembahasan UU Pemilu," kata Suharso di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (28/1).

Suharso mengatakan revisi UU Pemilu kali ini hanya berfokus pada permasalahan prosedural bukan substansial. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah pembahasan substansial.

"Kalau kita hanya berputar-putar di demokrasi prosedural menurut saya kurang pas," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu pun menyoroti wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentrary threshold. Menurutnya, akan banyak suara hilang jika ambang batas naik.

"Ada sekitar 11 sampai 12 juta kalau 4 persen saja tuh suara yang hilang," katanya.

Senada, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi juga menolak revisi UU Pemilu. Menurutnya, tak ada hal yang mendesak untuk melakukan perubahan terhadap UU Pemilu tersebut.

"Kita cek dulu persoalannya itu persoalan substansial atau teknik. Kalau persoalan manajemen teknis bisa diselesaikan melalui peraturan KPU," ujarnya.

Draf revisi UU Pemilu saat ini masih dalam tahap penjajakan alias belum final. Baleg DPR dan pemerintah sudah menyepakati RUU Pemilu menjadi salah satu dari puluhan Prolegnas Prioritas 2021.

Draf terakhir yang disusun Komisi II DPR diketahui mengatur tentang rencana pilkada serentak selanjutnya, yakni pada 2022 dan 2023. Selain itu, ada wacana untuk meningkatkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan partainya tak keberatan dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen ditetapkan di antara 4 hingga 7 persen.

"Kami dari Partai Gerindra pada prinsipnya tidak keberatan parliamentary threshold di angka 4, 5 atau 7 [persen]," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (27/1).

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau kembali rencana menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Aambang batas parlemen yang tinggi justru akan membuat suara terbuang.