Covid-19 Melonjak di Tengah PPKM, Epidemiolog Sarankan PSBB

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali untuk mencegah lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19) dinilai tak efektif karena jumlah kasus masih terus naik. Pemerintah disarankan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menilai, sejak awal kebijakan PPKM tidak akan mampu menurunkan lonjakan kasus positif di Indonesia.

"Intervensi yang dilakukan hingga saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (31/1).

Dicky menyatakan, kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM tidak berdasarkan data yang valid dan saintifik. Hal ini malah akan menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih.

Oleh sebab itu, dibanding PPKM, Dicky meminta pemerintah menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Dicky, PSBB merupakan kebijakan yang sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Itulah yang dimaksud lock down versi Indonesia, benar-benar tidak ada aktivitas apapun, seperti halnya kota mati, namun tetap harus ada penguatan 3T (testing, tracing, treatment)," kata Dicky.

"Jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi. Ini yang selalu saya ingatkan sejak awal pandemi," imbuhnya.

Kasus positif Covid-19 justru melambung alih-alih berkurang selama PPKM yang berlangsung dua jilid itu. Tercatat, dari PPKM jilid pertama hingga PPKM jilid II yang baru berlangsung lima hari, kasus positif Covid di Indonesia bertambah 216.501 kasus.

Infografis perjalanan sejuta kasus Covid-19 di Indonesia. (CNN Indonesia/Fajrian)

Rinciannya, pada PPKM jilid pertama yang berlangsung 11-25 Januari 2021 kasus bertambah 162.538 kasus. Kemudian, PPKM jilid dua yang baru berlangsung sejak 26 Januari sampai 30 Januari kemarin, kasus positif bertambah 53.963 kasus.

Selain itu, selama PPKM, penambahan kasus harian juga beberapa kali mencetak rekor. Pertama pada 13 Januari, bertambah 11.278 kasus dalam sehari. Kemudian 14 Januari dengan 11.557 kasus, 15 Januari dengan 12.818 kasus.

Penambahan kasus harian tertinggi juga terjadi 16 Januari 2021. Saat itu, penambahan kasus harian dalam kurun waktu 24 jam mencapai 14.224 kasus.

Sempat menurun, penambahan kasus harian kembali terjadi pada 30 Januari dengan tambahan 14.518 kasus.

Saat ini PPKM jilid II di Jawa Bali masih berlaku sampai 8 Februari. Namun, bukannya memperketat, pemerintah malah melonggarkan sejumlah aturan dibanding PPKM jilid pertama.

Salah satunya yakni pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran beroperasi sampai pukul 20.00 WIB. Padahal, pada PPKM jilid pertama, baik mall dan restoran hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB.

Dicky juga menyoroti positivity rate atau rasio kasus positif di Indonesia yang kian meningkat.

Sampai dengan 30 Januari, positivity rate Indonesia berada di angka 17,4 persen, jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebesar 5 persen.

Tingkat kapasitas tes di Indonesia juga masih rendah. Berdasarkan data Worldometers, Indonesia baru melakukan tes terhadap 9.194.031 orang dari total populasi 275.206.268 jiwa. Artinya, Indonesia baru melakukan tes terhadap 33.408 orang per satu juta penduduk.

"Positivity rate yang semakin meningkat menunjukkan kelemahan di dua hal, yaitu upaya memutus mata rantai penularan Covid tidak berhasil menekan kasus positif dan cakupan testing/tracing yang dilakukan tidak memadai dan tidak sesuai dengan skala penduduk dan derajat keparahan pandemi yang Indonesia alami," jelasnya.