Golkar Klaim Tak Masalah Pilkada Digelar Serentak 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya tak masalah pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya digelar secara serentak dengan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2024.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Partai Golkar selalu siap menghadapi pilkada kapan pun, termasuk pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 nanti," kata Airlangga di Soft Launching & Public Lecture Golkar Institute yang digelar secara daring, Selasa (2/2).

Airlangga menyatakan pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional. Ia berpendapat dua masalah tersebut harus menjadi fokus utama dibandinhkan menentukan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak.

"Kalau Partai Golkar bertekad untuk menjadi pemenang di dalam pemilu 2024 alasannya bukan terkait dengan kekuasaan semata. Kita ingin merebut kemenangan untuk memajukan peri kehidupan rakyat," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu optimistis Indonesia akan keluar dari krisis pandemi virus corona. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah program vaksinasi Covid-19. Program tersebut diklaimnya sudah berjalan dengan baik.

"Kita harus meningkatkan displin dan terus bekerja keras agar pandemi segera berlalu. Vaksinasi masal sudah berjalan semakin baik. Insyaallah hari-hari yang sulit segera berlalu," ujarnya.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 menjadi polemik. Pasalnya, dalam draf revisi UU Pemilu yang baru, salah satu poinnya mengatur tentang pilkada berikutnya pada 2022 dan 2023 mendatang, bukan 2024 seperti yang diatur dalam UU 10/2016.

Sejumlah fraksi di DPR terbelah mengenai ketentuan tersebut. Fraksi yang mendukung pilkada dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023 di antaranya Golkar dan NasDem. Sementara fraksi yang ingin agar pilkada digelar serentak 2024 di antaranya PDIP, PKB, dan Gerindra.

Draf revisi UU Pemilu sudah bergulir di DPR. Draf ini rencananya menyatukan dua aturan pemilu, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa wacana menggelar pilkada 2022 tidak berhubungan dengan upaya untuk memberikan panggung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk persiapan menghadapi Pemilihan Presiden Pilpres 2024.