Kemendagri Minta Polisi Usut Status WNI Orient Riwukore

CNN Indonesia | Rabu, 03/02/2021 09:46 WIB
Dirjen Dukcapil mengaku masih berkoordinasi dengan Kemenkumham mengenai status WNI Orient P Riwukore yang mencalonkan diri jadi bupati di NTT. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan kepolisian mengusut dugaan warga negara Amerika Serikat Orient P Riwukore menggunakan KTP palsu saat mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh berkata hal itu akan mengungkap apakah Orient melakukan pemalsuan KTP atau tidak.

"Saya berpandangan bahwa yang bersangkutan perlu diperiksa oleh polisi untuk mendalami kewarganegaraannya dan dokumen identitas yang bersangkutan saat mendaftar sebagai paslon," kata Zudan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/2).


Dari data kependudukan, kata dia, hingga saat ini Orient masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Orient, sambungnya, masuk sistem kependudukan sejak 1997.

Zudan menduga Orient tidak melaporkan perpindahan kewarganegaraan. Oleh karena itu, Kemendagri sedang mengecek status kewarganegaraan Orient ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Saya sedang koordinasi dengan Kemenkumham untuk cek WNI yang jadi WNA sudah dilaporkan ke Dukcapil belum perubahan statusnya," ucap Zudan.

Sebelumnya, Bawaslu membeberkan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwukore ternyata berstatus warga negara Amerika Serikat. Hal itu diketahui Bawaslu dari surat resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat mengonfirmasi hal tersebut.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyatakan syarat pertama calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia (WNI).

Kondisi semakin kompleks karena Orient telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2020. Bawaslu dan KPU menyampaikan tidak bisa lagi berbuat apa-apa.

"Dari hasil jawaban itu, kami tidak bisa berbuat banyak karena proses telah berlangsung, penetapan sudah berlalu," ujar Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma via telepon kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/2).

Indonesia sendiri tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Alhasil, warga Indonesia yang telah memutuskan mendapatkan kewarganegaraan negara lain, maka status WNI-nya otomatis hilang. Hal tersebut menjadi salah satu yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(dhf/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK