Alasan Pangkas Insentif Nakes: Jumlah Relawan Bakal Bertambah

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan rencana pemangkasan besaran insentif tenaga kesehatan (nakes) dilakukan agar pendanaan lebih efektif.

Pasalnya menurut Nadia yang juga Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kemenkes itu, pemerintah berencana menambah relawan petugas kesehatan untuk penanganan pandemi virus corona.

"Ada penyesuaian [anggaran] supaya lebih efektif, karena relawan kesehatan akan bertambah dan ini petugas kesehatan yang bukan pegawai tetap, jadi kita juga memperbanyak upaya padat karya," kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (4/2).

Nadia menerangkan, meski jumlah relawan bertambah, insentif nakes akan tetap ada pada 2021 ini. Hanya saja, terdapat penyesuaian besaran insentif.

"Jumlah relawan bertambah tetap ada penyesuaian insentif untuk nakes," tutur dia lagi.

Penambahan jumlah relawan petugas kesehatan tersebut juga dianggap sebagai bentuk memenuhi kebutuhan nakes pada masa pandemi Covid-19. Nadia berharap, kebutuhan SDM tenaga kesehatan dapat terpenuhi di tempat-tempat perawatan.

"Penambahan jumlah relawan ini untuk nakes yang belum dapat SK, ini untuk memenuhi peningkatan kebutuhan [SDM] di tempat perawatan," ucap Nadia.

Untuk diketahui, pemerintah berencana memangkas besaran insentif yang diberikan kepada nakes pada 2021. Namun menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, hitung-hitungan pemangkasan masih dalam tahap negosiasi dengan Kementerian Kesehatan.

Wacana ini menuai pelbagai tanggapan negatif dari beberapa asosiasi profesi tenaga kesehatan. Seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang menilai pemerintah tidak peka dengan kondisi nakes di tengah pandemi Covid-19.

Infografis perjalanan sejuta kasus Covid-19 di Indonesia. (CNN Indonesia/Fajrian)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahkan mengingatkan pemerintah untuk membahas kembali rencana tersebut karena dikhawatirkan dapat membuat kekecewaan dan semangat kerja nakes hilang.

Sementara koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah membatalkan rencana pemangkasan insentif nakes. Gabungan organisasi masyarakat ini menyoroti masih banyaknya kasus aktif Covid-19 yang menunjukkan buruknya tata kelola penanganan pandemi.