Demokrat Sindir PDIP 'Gila' Kuasa Buntut Kisruh RUU Pemilu

CNN Indonesia | Kamis, 11/02/2021 14:54 WIB
Demokrat menyebut sikap PDIP dan pemerintah ngotot Pilkada digelar 2024 karena alasan pandemi, bertolak belakang dengan sikap saat ngotot Pilkada 2020. Demokrat menuding PDIP gila kuasa terkait pembahasan RUU Pemilu yang diminta tak dilanjutkan. (Foto: Dok.Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik yang gila kuasa. Menurutnya, PDIP terlalu menggunakan banyak dalih untuk berkuasa.

Pernyataan ini disampaikan Andi merespons sikap PDIP yang menolak pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

"Saya kira yang gila kuasa itu justru PDIP, banyak dalih dan argumen hanya untuk kuasa," kata Andi, Kamis (11/2).


Dia menyoroti langkah PDIP yang mendorong agar pembahasan RUU Pemilu tidak dilanjutkan. Padahal, menurutnya, PDIP termasuk partai politik yang berinisiatif untuk membahas revisi RUU pilkada dan Pemilu.

Andi juga mengkritik sikap PDIP dalam merespons wacana normalisasi pilkada ke 2022 dan 2023. Menurutnya, sikap PDIP saat ini berbeda dengan sikap yang ditampilkan PDIP saat menyikapi protes publik terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Saat banyak protes pilkda 2020 karena Covid-19, justru jajaran pengurus seperti Djarot [Saiful Hidayat], Hasto [Kristiyanto], bahkan Mendagri memaksakan pilkada," katanya.

Andi menyatakan, keinginan agar Pilkada Serentak tetap terselenggara pada 2024 agar pemerintah bisa fokus menangani dampak pandemi Covid-19 tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menkeu Sri Mulyani.

Menurutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari pernyataan ketiga pejabat pemerintahan terkait penanganan dampak Covid-19 adalah pilkada serentak layak untuk digelar pada 2022 dan 2023.

"Presiden Jokowi menjamin setahun vaksin selesai, kalau selesai kan artinya 2022 dan 2023 layak pilkada. Menteri Airlangga dan SMI [Sri Mulyani] menjamin ekonomi Indonesia tumbuh 5 hingga 6 persen tahun ini. Kalau sudah tumbuh tahun ini artinya pilkada layak 2022 dan 2023," katanya.

Suasana rapat paripurna pembahasan dan pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019 dengan kehadiran fisik dan virtual anggota parlemen di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020). DPR menyetujui RUU P2APBN 2019 disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras.Komisi II DPR sepakat tak melanjutkan pembahasan soal RUU Pemilu. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras).

Berangkat dari itu, Andi melanjutkan, spekulasi bahwa PDIP dan partai politik lain akan memanfaatkan kekosongan penyelenggaraan Pilkada di 2022 serta 2023 untuk berebut jatah pejabat sementara (Pjs) kepala daerah tidak bisa disalahkan.

Selain itu, menurutnya, spekulasi bahwa upaya agar penyelenggaraan pilkada serentak tetap berlangsung di 2024 merupakan langkah untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta menyiapkan putra sulung Jokowi untuk menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta tidak bisa disalahkan.

"Jangan salahkan munculnya spekulasi 271 pilkada 2022 dan 2023 yang tidak dilakukan itu akan dimanfaatkan PDIP dan partai-partai lain berebut atau bagi-bagi Pjs dari birokrasi. Akan terjadi politisasi ASN," kata Andi.

Dia melanjutkan, posisi Demokrat mendorong normalisasi pilkada ke 2022 dan 2023 bukan berburu kekuasaan, melainkan karena menerima banyak masukan tentang bahaya yang akan dihadapi jika pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya belajar dari peristiwa yang terjadi di Pemilu 2019, di mana banyak petugas KPPS yang wafat akibat kelelahan.

Andi pun mengingatkan bahwa penunjukan Pjs selama dua tahun di ratusan daerah yang tidak memiliki kepala daerah definitif akan menjadi masalah tersendiri bila pilkada serentak baru digelar 2024.

"Karena itu penting dipisah. Partai Demokrat juga menganggap power kepala daerah bukan dari pemiihan rakyat akan lemah, akan timbul masalah legitimasi apalagi sampai ada yang dua tahun Pjs atau penjabat," imbuh Andi.

Untuk diketahui, pembahasan RUU Pemilu mandek di Parlemen Senayan. Hal ini pun membuat penyelenggaraan pilkada serentak kemungkinan baru akan terselenggara pada 2024, alias batal dinormalisasi ke 2022 dan 2023.

(mts/psp)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK