Kasus Guru Dipecat, Nadiem Diminta 'Gercep' Urus Honorer

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim segera menuntaskan persoalan guru honorer.

Pernyataan tersebut merespons kasus pemecatan seorang guru honorer di Bone, Sulawesi Selatan, usai mengunggah besaran upahnya melalui media sosial.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri lantas membandingkan kecepatan penanganan Kemendikbud saat menghadapi polemik seragam dengan ketika menangani problem guru honorer.

"Mas Menteri hendaknya 'gercep' [gerak cepat] juga menuntaskan nasib guru non-ASN ini. Untuk urusan SKB [Surat Keputusan Bersama] seragam sekolah bisa gercep, tapi untuk guru honorer masih agak lambat," ungkap Iman Zanatul Haeri dalam keterangan tertulis, Senin (15/2).

Perhimpunan tersebut lantas mendesak Mendikbud Nadiem menyusun SKB 3 Menteri terkait guru non-ASN, bersama dua menteri lain yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagaimana SKB soal seragam. Menurut Iman, SKB dibutuhkan agar para guru honorer mendapatkan perhatian lebih dari negara.

"SKB 3 Menteri tersebut diharapkan memberikan kepastian kesejahteraan para guru sekolah swasta dan honorer. Khusus untuk guru honorer misalnya, kepastian kesejahteraannya mesti dijamin sesuai UMP/UMR daerah tersebut," ujar Iman.

Kemudian, P2G juga meminta Kemendikbud dan Pemerintah Daerah bersinergi menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. P2G menilai, Pemda sering mengabaikan nasib guru honorer di daerah.

"Pemda dan Kemendikbud tidak serius dalam menuntaskan persoalan kesejahteraan guru honorer. Marginalisasi terhadap guru honorer di daerah selalu terjadi hingga sekarang," ucap Iman lagi.

P2G mendorong Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memaksimalkan pendaftaran guru di daerah agar bisa mengikuti seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sebabnya, hanya ada 500 ribu formasi guru P3K yang terisi dan diajukan oleh Pemda. Padahal Kemendikbud punya target merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN di 2021.

"Target Kemdikbud untuk merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN 2021 tampaknya tak tercapai alias gagal. P2G memandang, ada koordinasi dan komunikasi yang tidak bagus antara Pemda dengan Kemdikbud, Kemendagri, Kemenpan RB, dan BKN dalam proses perekrutan Guru P3K," tutur Iman.

Terakhir, P2G meminta agar kepala sekolah yang bersikap otoriter ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan.

"Jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera, bagi P2G ekosistem sekolah harus bersih dari unsur kepemimpinan otoriter dan diskriminatif," pungkas Iman.

Infografis Sekolahku Kekurangan Guru. (CNNIndonesia/Basith Subastian)

Langgar Hukum

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai tindakan Kepala sekolah SDN 169 Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang memecat seorang guru honorer bernama Hervina via aplikasi Whatsapp itu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berpotensi melanggar Undang-Undang Guru dan Dosen.

"Pemberhentian guru oleh Kepala Sekolah melalui aplikasi WA tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berpotensi Kepsek melanggar Undang-undang Guru dan Dosen, pasal 30 ayat(1)," kata Wakil Sekjen FSGI Fahriza Marta dalam keterangannya, dikutip Senin (15/2).

Berdasarkan aturan itu, Fahriza mengatakan alasan pemberhentian guru dengan hormat yang mungkin dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan adalah guru mengundurkan diri dan putus kontrak, bukan karena ada guru PNS yang masuk atau mengunggah gaji di medsos.

"Bahkan ketika alasan pemberhentian karena ada 2 guru PNS yang ditugaskan di SDN 169 Desa Sadar juga perbuatan sewenang-wenang yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik, apalagi guru honor tersebut sudah mengajar selama 16 tahun," kata dia.

Wakil Sekjen FSGI lainnya, Mansur, mendesak agar guru Hervina dipekerjakan kembali mengingat pemberhentian guru honorer itu tidak sesuai ketentuan.

"Yang bersangkutan harus kembali aktif melanjutkan pengabdian di sekolah negeri yang lainnya, karena peluang menjadi PPPK atau CPNS masih terbuka lebar. Pemberdayaan kembali untuk aktif bertugas di sekolah negeri yang lainnya dapat difasilitasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Bone," tutupnya.