Bayang-bayang UU ITE di Balik Jejak Pengkritik Rezim Jokowi

Aktivis, jurnalis, hingga masyarakat luas tak bisa lepas dari bayang-bayang UU ITE ketika menggunakan jarinya dalam bermedia sosial.

Beberapa kasus yang mencuat misalnya, saat jurnalis sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono dijemput aparat dari Polda Metro Jaya pada 26 September 2019 lalu. Dia dibawa dengan menyandang status tersangka.

Secara lengkap, dia dijerat melanggar Pasal 28 ayat (2), jo Pasal 45 A ayat (2) UU No.8 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana.

Kala itu, dia dituduhkan sebagai tersangka atas beragam unggahannya di media sosial terkait Papua yang diduga mengandung ujaran kebencian dan SARA. Salah satunya, dia sempat mempublikasikan foto warga Papua yang diduga menjadi korban kekerasan aparat di Wamena dan Jayapura.

Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Pol --sekarang Inspektur Jenderal-- Argo Yuwono mengatakan penangkapan Dandhy merupakan hasil penelusuran kepolisian dari media sosial. Polisi, memilik tafsir sehingga menjerat Dandhy.

"Jadi itu ada trending dalam influencer, di situ ada 10 besar di sana yang berkaitan dengan pembebasan Papua," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (27/9).

Hanya saja, dua tahun berlalu kasus tersebut masih belum rampung dan menggantung.

Serupa Dandhy, advokat yang juga dikenal sebagai aktivis HAM Veronica Koman pun dijerat dengan UU ITE terkait kicauannya soal Papua.

Veronica Koman ditetapkan Polda Jatim dengan pasal berlapis dari KUHP, UU Penghapusan Rasis dan Etnis, serta UU ITE pada 4 September 2019 silam. Berbeda dengan Dandhy, Veronica tak sempat diamankan polisi karena berada di Australia.

Perempuan yang pernah aktif bersama LBH Jakarta itu pun tetap di sana hingga saat ini, dan tetap konsisten bersuara lewat media sosial tentang Papua. Dan, kasusnya pun menggantung hingga kini.

Jeratan UU ITE terhadap pengkritik pemerintah pun sempat menyasar mantan jurnalis yang kini dikenal sebagai musisi, Ananda Badudu. Ia ditangkap dengan tuduhan penggalangan dan penyaluran dana aksi mahasiswa 23-24 September 2019. Saat itu sedang ramai demo penolakan pelbagai RUU kontroversial jadi undang-undang jelang akhir DPR periode 2014-2019, termasuk RKUHP. Ananda belakangan dilepas polisi, dan masih dinyatakan berstatus saksi.

Serupa Ananda, peneliti kebijakan publik Ravio Patra dengan tuduhan mengajak orang lain melakukan penjarahan nasional pada 30 April. Saat itu, buruh dan mahasiswa berencana demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja pada 30 April. Namun, kala itu Ravio memiliki alibi bahwa ponsel dan aplikasi media sosial hingga wasapnya diretas.

Ravio lalu dipulangkan dua hari setelah diamankan secara paksa oleh petugas.Dan,hingga saat ini kasus tersebut belum terang dan terungkap ke publik secara utuh. Ravio sempat mengajukan praperadilan terkait penangkapannya, namun ditolak hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Laporan polisi yang dibuatnya terkait peretasan handphone miliknya itu pun belum selesai penanganannya hingga saat ini.

Kasus-kasus UU ITE pada akhir tahun 2020 lalu juga menyerang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang telah mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintah. Sejumlah petinggi kelompok itu ditangkap oleh polisi lantaran diduga menyebarkan pesan provokatif terkait aksi unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh.

Selain mereka, masih banyak nama lain yang terjerat UU ITE saat menyampaikan kritik. Beberapa di antaranya adalah penggebuk drum Superman is Dead Jerinx, hingga pentolan Dewa 19 yang juga politikus Gerindra Ahmad Dhani.

Penangkapan juga pernah terjadi terhadap masyarakat biasa yang menyampaikan kritik. Kilas balik pada 2020 lalu, seorang Ketua Forum Komunikasi Driver Online Indonesia bernama Rahman pernah berurusan dengan polisi lantaran mengkritik pemerintah lewat konferensi pers.

"Saya menegaskan kembali kepada pemerintah pusat beserta jajarannya, para politisi partai, petinggi partai beserta jajarannya, ke mana hati nurani kalian? Saat ini kami bagian dari bangsa Indonesia menderita atas dampak wabah Covid-19," kata Rahman dalam rekaman video yang beredar di media sosial.

"Ingat, lapar bisa membuat orang menjadi beringas. Lapar bisa mematikan pikiran, membutakan mata hati. Kalian tidak punya mata hati, tidak punya empati, tidak punya perhatian. Jangan salahkan kami juga tidak punya akal sehat dan tidak punya nurani," tambahnya. Kritik itu disampaikan saat konferensi pers di Jalan Guntur Nomor 49, Jakarta Selatan, pada 8 April 2020.

Video itu viral di media sosial. Dia pun langsung ditangkap dan dijadikan tersangka lantaran kritiknya dinilai sebagai pesan bernada provokatif. Hanya saja, kasusnya tak berlanjut lantaran Rahmad setuju untuk meminta maaf terkait kritik yang dilontarkannya itu.

"Ya, akhirnya (meminta maaf) untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan ke depan," kata Rahman menceritakan kejadian itu kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (6/8) tahun lalu.

Terbaru, jeratan UU ITE meskipun tak terkait kritik langsung pada kritik terhadap rezim menjerat beberapa orang, salah satunya Permadi Arya alias Abu Janda yang kerap diasosiasikan sebagai pendengung (buzzer) Jokowi terkait kicauannya di media sosial soal Islam dan dugaan rasialisme terhadap eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Dan, penyidik senior KPK Novel Baswedan terkait kematian tersangka UU ITE Maaher at-Thuwailibi karena sakit di dalam tahanan Mabes Polri. 

Pun banyak pula kasus-kasus UU ITE lainnya. Terkait beleid ini sendiri, di Indonesia pula telah terbentuk komunitas yang menamakan diri mereka Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE).