Fadjroel Rachman soal Revisi UU ITE: Jokowi Dengar Masyarakat

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman menyatakan, alasan Jokowi berencana merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berangkat dari kritik dan masukan pelbagai pihak.

"Presiden mendengarkan masukan berbagai pihak. Dari masyarakat, semuanya. Pada 2016 juga sudah ada revisi," kata Fadjroel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/2).

Jokowi sebelumnya membuka peluang revisi UU ITE dengan mempersilakan DPR untuk menghapus pasal-pasal karet dalam aturan tersebut.

Wacana revisi UU ITE mencuat ke publik usai sejumlah tokoh mengkritisi pernyataan Jokowi yang meminta agar warga lebih sering menyampaikan masukan dan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Salah satu tokoh yang berbicara mengenai hal tersebut yakni mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa terjerat hukum.

Fadjroel lebih lanjut berharap, DPR dan masyarakat dapat menyambut baik political will dari Jokowi. Hal ini, kata dia, akan membuat revisi UU ITE lebih optimal.

"Sehingga revisinya lebih optimal, sesuai dengan harapan dan lebih mencerminkan keadilan," tuturnya.

Kendati demikian, Fadjroel tidak menjawab secara lugas ketika ditanya apakah pemerintah yang akan mengajukan revisi UU ITE. "(Revisi UU ITE) Bisa usulan DPR, bisa usulan pemerintah," imbuhnya.

Jokowi mengatakan, sedianya semangat awal UU ITE untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Ia tidak ingin UU ITE justru menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya.

"Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif," kata Jokowi lewat cuitannya dalam akun @jokowi di Twitter, Selasa (16/4).

"Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," imbuhnya.