LaporCovid-19 Ingatkan Potensi Korupsi Vaksinasi Mandiri

Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana menilai vaksinasi Covid-19 secara mandiri berpotensi menimbulkan korupsi. Ia meminta masyarakat mengawal rencana pemerintah tersebut.

Irma menyebut potensi korupsi muncul saat pemerintah memberi kewenangan kepada swasta untuk mengelola vaksinasi. Ia berpendapat vaksinasi adalah bagian dari kewajiban pemerintah menjamin hak atas kesehatan masyarakat.

"Saya ajak kita semua harus mengawal proses vaksinasi mandiri ini. Potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat terbuka dengan pelibatan swasta," kata Irma dalam diskusi daring Evaluasi Satu Tahun Penanganan Pandemi Covid-19, Selasa (16/2).

Irma menilai vaksinasi mandiri juga berpotensi menimbulkan ketimpangan. Menurutnya, akses masyarakat terhadap vaksin ditentukan kemampuan ekonomi, bukan ditentukan risiko paparan infeksi Covid-19.

Dia juga mencatat vaksinasi yang dikelola swasta selama ini tak efektif. Dalam penanganan wabah sebelumnya, cakupan vaksinasi mandiri tak lebih dari 20 persen masyarakat.

"Di negara-negara Asia Tenggara bahkan sangat rendah sekali tidak sampai 15 persen. Jadi, mereka biasanya hanya mencakup perkotaan," ujarnya.

Irma menyarankan pemerintah mengurungkan niat membuka vaksinasi mandiri. Ia meminta pemerintah kembali berpegang pada Perpres 99/2020.

"Di dalamnya sudah menyampaikan bahwa peluang pelaksanaan dan pengadaan itu dilakukan oleh BUMN, dan menkes bisa menunjuk badan usaha untuk melakukan vaksinasi," tutur Irma.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 bagi 181,5 juta warga. Pemerintah ingin menuntaskan vaksinasi pada akhir tahun ini.

Untuk mengejar target vaksinasi, pemerintah membuka opsi vaksinasi mandiri. Presiden Jokowi bilang vaksinasi mandiri bisa dilakukan dengan dikelola oleh masing-masing perusahaan.

"Banyak dari perusahaan pengusaha menyampaikan, 'Pak bisa enggak kita vaksin mandiri?' Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya," ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1).