Gelar Rapim, TNI-Polri Rapatkan Barisan Fokus Tangani Covid

Rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri periode 2021 pada Senin (15/2) membahas sejumlah agenda krusial yang akan menjadi fokus kebijakan Pemerintah, terutama penanganan kasus Covid-19.

Kegiatan itu langsung dipimpin oleh pucuk pimpinan institusi masing-masing, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Mereka pun menyampaikan sejumlah arahannya sebagai kebijakan TNI/Polri ke depan.

Agenda dimulai dengan mendengarkan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Dalam poin-poinnya, Panglima TNI menyatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar alat pertahanan dan keamanan negara ini dapat memfokuskan diri dalam penanganan Covid-19 ke depan.

"TNI-Polri tetap mendukung dan melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan. Termasuk juga mendukung 3T dan mendukung pelakasnaan PPKM skala mikro," kata Panglima dalam konferensi pers usai Rapim di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/2).

Dia mengatakan sejumlah agenda besar penanganan Covid akan dikawal penuh oleh jajarannya. Misalnya, kata dia, pelaksanaan vaksinasi dimana TNI/Polri bakal mengerahkan ribuan tenaga vaksinator untuk mendukung penyelenggaraannya pada Februari.

Hal itu, kata dia, termasuk distribusi vaksin ke seluruh Indonesia. Selain itu, Hadi juga menekankan pelaksanaan PPKM skala Mikro yang berbasis RT/RW.

Selain itu, kata dia, TNI/Polri juga akan menjadi pihak yang mendukung iklim investasi selama masa pandemi Covid-19. Kata dia, hal itu dapat dilakukan dengan menjaga situasi dan kondisi keamanan.

"Menguatkan polda, tindak TNI dan strategi TNI, termasuk Polri dalam mendukung kebjiakan pemerintah," ucap dia.

Sementara itu, Listyo Sigit menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah selama beberapa waktu terakhir dalam menangani Covid-19 sudah mulai terlihat hasilnya.

Kata dia, penambahan kasus sudah dapat ditekan sehari-harinya hingga mencapai 8 ribu orang. Angka tersebut, diklaim jauh menurun dari sebelumnya yang selalu di atas 10 ribu kasus.

"Mudah-mudahan program ini terus bisa kita laksanakan sehingga angka laju pertumbuhan Covid betul-betul bisa ditekan," tambah Listyo.

UU ITE

Selain dalam penanganan Covid-19, Presiden menyoroti ihwal penggunaan Undang-undang ITE dalam keseharian masyarakat kini. Jokowi, memberikan arahan agar polisi dapat lebih selektif dalam menanggaip kasus-kasus UU ITE.

Pasalnya, kata Listyo, masyarakat kini menganggap bahwa payung hukum tersebut memuat banyak pasal-pasal yang bersifat karet. Sehingga, kata dia, masyarakat sering menjadi saling lapor dan membentuk polarisasi.

"Istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini bisa ditekan ke depan," ucap Listyo.

Nantinya, kata dia, Polri bakal lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan yang bersifat edukatif dalam menjaga ruang digital di tengah masyarakat.

Bahkan, dia meminta agar kepolisian nantinya mengedepankan restorative justice (keadilan restoratif) dalam menangani perkara-perkara bernuansa ITE.

Rapim itu, diketahui diikuti oleh 180 perwira tinggi dari unsur TNI/Polri dan dilakukan secara tatap muka dan virtual. Sejumlah pejabat setingkat menteri pun turut hadir untuk memberikan pemaparannya terkait kebijakan masing-masing kementerian yang berkaitan dengan isu pertahanan dan keamanan.