Kemenkes Sebut Vaksin Gotong Royong Tak Dijual untuk Individu

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada beberapa rambu yang harus diperhatikan dalam program vaksinasi gotong royong atau mandiri sebagai upaya percepatan pengendalian pandemi Covid-19.

Salah satu rambunya, kata dia, adalah vaksin gotong royong tidak dapat diperjualbelikan untuk individu.

"Vaksinasi gotong royong merupakan vaksinasi yang sifatnya korporasi, sehingga memang tidak akan diperjualbelikan untuk individu," kata Nadia dalam webinar yang disiarkan YouTube PB IDI, Minggu (21/2).

Dalam prosesnya, Nadia mengatakan, perusahaan yang akan memberikan langsung vaksin kepada karyawan atau buruhnya melalui fasilitas pelayanan kesehatan.

"Atau memang kalau perusahaan mampu akan menyediakan juga kepada keluarga (karyawan). Kita pendekatan satu klaster, bukan individu, kelompok. Kalau kita tahu ada pabrik kan pasti banyak ada seribu pekerja, dan itu akan diselesaikan supaya transmisi di sana bisa dihentikan," kata dia.

Rambu selanjutnya yakni bahwa vaksin yang digunakan dalam program itu, kata dia, harus jenis dan merek vaksin yang berbeda dengan yang digunakan oleh pemerintah.

"Vaksinasi harus dilakukan dengan jalur yang berbeda dengan jalur vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya dunia usaha harus kerja sama langsung dengan fasyankes yang mereka rujuk sebagai pemberi vaksinasi bagi karyawan dan buruhnya," ucap dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bakal merampungkan payung hukum skema pemberian vaksin Gotong Royong di Indonesia usai tahapan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan (nakes), lansia nakes, dan tenaga publik terlaksana.

Budi mengaku hingga saat ini pihaknya masih menyusun Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk aturan lebih jelasnya. Namun ia menegaskan rencana itu hanya akan terealisasi bila mendapat lampu hijau dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

"Program ini belum difinalisasi karena kita menunggu sesudah vaksinasi ke nakes, kemudian diikuti oleh vaksinasi lansia, dan dimulai vaksinasi untuk tenaga publik, opsi ini baru akan kita kaji, diskusi nya sudah ada," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI, Kamis (11/2).