Anies Diminta Lanjutkan Program Ahok Atasi Banjir Jakarta

CNN Indonesia | Senin, 22/02/2021 13:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap terganjal janji politik sehingga tak mau melanjutkan program Ahok dalam mengatasi banjir di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) diminta melanjutkan program Basuki Tjahjan Purnama alias Ahok (kanan) dalam mengatasi banjir Ibu Kota. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan program Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mengatasi banjir di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons banjir yang menerjang beberapa wilayah di Jakarta.

"Apa yang dilakukan oleh Ahok perlu dilanjutkan dan sempurnakan," kata Benny kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Senin (22/2).


Dalam keterangan tertulisnya, Benny menyebutkan Anies perlu meningkatkan pengerukan kali atau sungai dan pembersihan drainase. Selain itu, perlu juga menambah jumlah pasukan oranye atau pasukan kuning.

"Sehingga ketika curah hujan melebihi kapasitas itu air bisa mengalir nah ini harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi kebijakannya dan serius mengatasinya," ujarnya.

Benny menyayangkan program gubernur sebelumnya dalam mengatasi banjir tak dilanjutkan Anies. Menurutnya, para pemangku kepentingan bisa memprediksi dan menyiapkan solusi banjir, bukan sibuk menyalahkan alam.

"Akan tetapi kita harus mempersiapkan dan memantau dengan kemajuan teknologi untuk mampu membuat kebijakan yang kuat dan terukur untuk mengatasi masalah banjir ini," katanya.

Benny menekankan bahwa banjir disebabkan oleh prilaku manusia yang serakah dan koruptif dalam membuat kebijakan.

"Banjir terjadi karena prilaku manusia yang serakah dan koruptif dalam kebijakan sehingga wilayah yang menjadi resapan malah dilakukan pembangunan dan dijadikan bisnis," ujarnya.

Menurutnya, penting melakukan sinergi menyeluruh antara daerah penyanggah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di Ibu Kota.

"Penataan Kota Jakarta harus menyeluruh tidak parsial serta tidak politis. Apa sesuatu yang baik harusnya diteruskan seperti bendungan dan pengerukan dilanjutkan, dikembangkan, diperbaiki," katanya.

Terpisah, Ahok yang menjabat gubernur DKI sebelum Anies berharap program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir bisa dilanjutkan. Menurutnya, program-program tersebut sudah dicanangkan sejak era Fauzi Bowo.

"Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY. Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus memikirkan apa program-program karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada," kata Ahok dikutip detikcom, Sabtu (20/2).

Ahok menyarankan Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk mempercepat penyelesaian normalisasi sungai.

"Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok.

Sebagai alternatif solusi, jika Pemprov DKI melakukan penertiban DAS, warga terdampak bisa diberikan tempat tinggal lain seperti di rusun.

Terganjal Janji Politik

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyebut Anies tak mau melanjutkan progam Ahok karena terganjal janji politik saat kampanye. Anies tidak mau menormalisasi sungai Ciliwung dengan alasan harus merelokasi warga bantaran sungai.

"Kalau mau bicara gamblang dan melihat alokasi anggaran, Pak Gubernur itu sudah tiga tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kenapa, karena terbelenggu dengan janji politik," kata Zita Anjani dikutip detikcom, Minggu (21/2).

Zita berpendapat jangan membawa masalah politik dalam menangani banjri, tetapi memakai data dan fakta. Menurutnya, normalisasi sungai merupakan solusi utama dalam mengatasi banjir di Jakarta.

"Siapapun gubernurnya enggak bisa dia ganti-ganti program penanganan banjir, karena harus long term. Mengatasi banjir itu harus saintifik, enggak bisa politik," ujarnya.

Meski demikian, Pemprov DKI akhirnya akan menjalankan program banjir seperti normalisasi (pelebaran) sungai Ciliwung pada 2021. Dana yang digunakan untuk normalisasi ini berasal dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1 triliun.

Namun, menurut Zita tetap saja upaya yang lain juga harus dilakukan. Sama seperti usulan Benny, Zita menyarankan Pemprov DKI juga harus memperbaki kondisi drainase, membuat waduk dan embung sebagai bagian dari infrastruktur banjir.

(yla/fra)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK