Bobby yang 'Punya Segalanya' dan Kutukan Korupsi 3 Wali Kota

CNN Indonesia | Jumat, 26/02/2021 11:56 WIB
Bobby Nasution, yang dinilai sudah memiliki segalanya, mestinya bisa menghadapi tantangan korupsi yang sudah menjerat tiga Wali Kota Medan pendahulunya. Bobby Nasution, yang berpasangan dengan Aulia Rachman, bakal menghadapi risiko kasus korupsi di kursi Wali Kota Medan. (Foto: CNN Indonesia/ Farida)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, dinilai bakal menghadapi godaan korupsi saat duduk di kursi Wali Kota Medan sebagaimana yang terjadi pada tiga pendahulunya. Sistem mahar politik dinilai jadi salah satu sumber kejahatan ini. 

Bobby dan Aulia Rachman dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Jumat (26/2), di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara bersama 10 kepala daerah lainnya yang terpilih di Pilkada 2020.

Bobby-Aulia keluar sebagai pemenang kontestasi Pilkada Kota Medan tahun 2020 usai menyingkirkan pasangan petahana Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.


Bobby merupakan pengusaha dan pendatang baru di kancah politik lokal di Kota Medan. Bersama Aulia mereka didukung oleh delapan partai politik koalisi. Yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI. Belakangan Partai Gelora dan Perindo juga menyatakan dukungan.

Usai dilantik nantinya, Bobby-Aulia dinilai akan menghadapi persoalan korupsi yang serius dan seperti sudah mengakar di Kota Medan.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, sudah ada tiga Wali Kota Medan sebelumnya yang pernah menjabat sejak 2005 dan terjerat kasus dugaan korupsi.

Mereka adalah Abdillah, Wali Kota Medan periode 2005-2010, yang terjerat dua kasus sekaligus, yakni pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2005 serta kasus penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan 2002-2006.

Selain itu, penggantinya yakni Rahudman Harahap Wali Kota Medan periode 2010-2015 juga terjerat kasus Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 sebesar Rp1,5 miliar untuk kepentingan pribadi.

Terakhir, Dzulmi Eldin Wali Kota Medan periode 2016-2020 ikut terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Oktober 2019 lalu. Ia diduga menerima sejumlah uang dari kepala dinas jajaran Pemkot Medan.

Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai banyaknya Wali Kota Medan sebelumnya yang terjerat kasus dugaan korupsi tak bisa dilepaskan dari sistem politik di Indonesia yang korup.

Ia menduga banyak mahar-mahar politik yang sudah diberikan dalam pencalonan. Karena itu, para wali kota sudah pasti mencari keuntungan pribadi melalui tindak korupsi saat menjabat.

"Karena sistem politik sudah korup duluan. Banyak mahar politik dalam pencalonan. Apalagi Kota Medan adalah perputaran uang penting di Sumatera. Makanya banyak calo-calo politik dan bisnis," kata Feri kepada CNNIndonesia.com, (25/2) malam.

Melihat persoalan tersebut, Feri berharap Bobby terhindar dari 'kutukan' tindakan korup seperti pendahulunya tersebut ketika sudah resmi menjabat.

Pengajar ilmu hukum dari Universitas Andalas menilai sudah sepatutnya Bobby tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pemungutan suara Pilkada 2020 telah digelar 9 Desember 2020, dan perhitungan cepat (quick count) pun telah keluar pada sore harinya.Pemungutan suara Pilkada 2020 telah digelar 9 Desember 2020, dan perhitungan cepat (quick count) pun telah keluar pada sore harinya. (Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen)

"Jadi sikap antikorupsi menjadi penting terlebih Bobby sudah punya segalanya," kata Feri.

Lebih lanjut, Feri menilai potensi korupsi bisa muncul salah satunya karena faktor tabiat seseorang. Bila seseorang sudah memiliki segalanya, kata Feri, sudah sewajarnya Bobby bisa terhindar dari potensi tindakan korupsi tersebut.

"Jika memang sedari awal dia menyadari bahwa dia tidak butuh tabiat korup itu. Sehingga dia dapat fokus membenahi Medan. Nah, kalo tabiatnya koruptif mau sistem bagaimanapun pasti akan korup," kata Feri.

(rzr/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK