Epidemiolog: Vaksinasi Keluarga Anggota DPR Salah Sasaran

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan vaksinasi pada keluarga anggota DPR salah sasaran karena tidak termasuk dalam prioritas penerima vaksin Covid-19.

Seperti diketahui, prioritas sasaran vaksin Covid-19 di antaranya tenaga kesehatan (nakes), petugas pelayan publik, tokoh masyarakat/pejabat publik, dan lansia.

"Kita lihat dulu kriterianya. Kalau dia itu lansia atau sudah masuk kategori target vaksin, ya tidak apa-apa. Tapi kalau di luar itu ya tentu jadinya salah sasaran," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (26/2).

Dicky meminta agar pemerintah mengklarifikasi pemberian vaksin kepada anggota DPR untuk menghindari penilaian negatif dari publik.

"Saya kira pemerintah harus mengklarifikasi dan meluruskan, karena ini juga akan menjadi penilaian publik pada vaksin Covid-19 dan pemerintah sendiri," sambung Dicky.

Dicky juga menyinggung lemahnya pengelolaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Sebab, proses vaksinasi Covid-19 pada anggota DPR dilangsungkan secara tertutup.

Infografis Daftar Warga Disuntik Vaksin Covid Tahap Dua. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Padahal, menurut Dicky, proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mestinya terbuka dan diketahui publik sehingga timbul pemahaman di masyarakat bahwa vaksin aman dan layak digunakan.

Selain itu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara tertutup juga patut jadi perhatian karena disinyalir ada penyalahgunaan vaksin, terutama di masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir.

"Tentu ketertutupan ini yang menjadi kecurigaan, tidak tepat juga kalau saat pandemi ini ada yang ditutupi, terutama vaksin ini pakai uang publik sehingga harus transparan," ucap Dicky.

Seperti diketahui, anggota DPR beserta keluarga dan stafnya menerima suntik vaksin Covid-19 di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Vaksinasi pada keluarga dan anggota dewan ini disebut sudah dimulai sejak 23 Februari lalu.

Namun pelaksanaan vaksinasi sendiri tertutup dan tak boleh diliput oleh awak media.