KLB Demokrat Tetap Digelar, Andi Arief Minta Jokowi Bertindak

CNN Indonesia | Jumat, 05/03/2021 08:18 WIB
DPP Partai Demokrat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan Kongres Luar Biasa (KLB) inisiasi para mantan kader partai. Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan Kongres Luar Biasa (KLB) inisiasi para mantan kader partai. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) inisiasi para mantan kader partai.

Hal tersebut disampaikan Andi lewat akun Twitter pribadinya, @AndiArief_ID menanggapi pelaksanaan KLB Demokrat yang menurutnya ilegal.

"Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegal terjadi. Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi. Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar protokol kesehatan," cuit Andi, Jumat (5/3).


Sebelumnya, mantan kader Partai Demokrat, Darmizal menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan digelar hari ini.

Ia mengklaim KLB itu akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

Darmizal mengatakan agenda utama KLB akan memilih dan menetapkan ketua umum baru Partai Demokrat. Ia mengklaim kader-kader berharap Partai Demokrat akan kembali kepada kejayaannya dengan terpilihnya ketua umum baru.

Ia bahkan menargetkan Demokrat menjadi pemenang Pemilu 2024 dengan dinakhodai oleh ketum baru.

DPP Partai Demokrat langsung membantah klaim mantan kader yang menyebut KLB Demokrat dihadiri 1.200 pemilik suara sah. Mereka yang hadir bukan pemilik suara sah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan peserta yang hadir dalam KLB itu kebanyakan hanya kader biasa atau mantan kader.

"Kenyataannya, yang hadir bukanlah pemilik suara. Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu," kata Herzaky.

(dmi/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK