Demokrat Jateng Bergemuruh Serukan Yel-yel Lawan Moeldoko
Jajaran Pimpinan dan Pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di Jawa Tengah menyerukan "lawan Moeldoko" menyusul gelaran Kongres Luar Biasa yang membawa nama Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti yudhoyono (AHY).
Seruan "Lawan Moeldoko" ini menggelora saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Demokrat di Jawa Tengah akan ditutup. Bahkan seluruh Ketua DPC di 35 Kabupaten/Kota yang hadir kompak meneriakkan yel-yel "Lawan Moeldoko".
"Kami menganggap KLB di Deli Sedang itu ilegal , jadi menurut kami , kami ketua DPD saya bersama Sekretaris dan jajaran saya bersama sahabat sahabat saya Ketua DPC seluruh Jawa Tengah , apapun yang mereka lakukan mengatasnamakan Partai Demokrat akan kami lawan", ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti usai menutup acara Rakorda di Semarang, Minggu (7/3).
Rinto menambahkan bila pihaknya juga akan menindaklanjuti perintah "perang" dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY.
"Perang dan perlawanan akan kita lakukan. Instruksi dari pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Mas AHY selaku Ketua Umum akan kita tindak lanjuti", tegas Rinto.
Pihak DPC di Jawa Tengah menganggap Moeldoko sudah tidak pantas menjabat Kepala Staf Presiden (KSP) karena melakukan permainan politik kotor dan menabrak aturan hukum dengan membuat kudeta terhadap Partai Demokrat.
"Kepada beliau yang terhormat Moeldoko mestinya paham dalam situasi negara yang seperti ini , dalam menghadapi covid yang belum selesai pengangguran perekonomian mestinya tidak mengedepankan tentang politik kekuasaan , tetapi beliau sebagai KSP pemerintahan harus berperilaku adil mengayomi seluruh rakyat , beliau itu mesti paham tentang hukum , beliau pasti paham tentang Partai tapi beliau sengaja , mereka itu sengaja akan membuat kegaduhan situasi negara yaitu pemerintahan", ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Sudiarto.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang Wahyu Winarto yang menyebut Moeldoko orang yang haus dan penuh ambisi politik dan kekuasaan sehingga masyarakat jangan sampai terperdaya bila Moeldoko nantinya maju di Pilpres 2024.
"Ternyata haus dan ambisi kekuasaan. Menabrak hukum, menghalalkan segala cara. Kalau maju di Pilpres 2024, masyarakat harus hati-hati jangan sampai terperdaya", kata Wahyu.
Demokrat Jakarta
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso menyatakan akan memecat kadernya yang bermain mata dengan kubu penyelenggara KLB Deli Serdang.
"Saya selaku Ketua DPD DKI Jakarta akan memecat langsung kepada yang bersangkutan," kata Santoso di halaman Kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Selatan, Minggu (7/3).
Pemecatan juga akan dilakukan kepada kader yang mempengaruhi kader lainnya agar bergabung dengan kubu penyelenggara KLB.
Saat ini, menurut Santoso, salah satu yang harus dilakukan adalah membuat garis batas antara teman dan lawan.
"Tidak ada toleransi bagi kader yang coba-coba bermain mata, mempengaruhi yang lain bergabung pada mereka," tegas Santoso.
Santoso mengklaim kader Partai Demokrat DKI Jakarta dari tingkat DPD, Dewab Pimoinan Cabang (DPC), hingga tingkat ranting loyal kepada Ketua Umum AHY.
Hingga saat ini, kata Santoso, tidak ada satupun kadernya yang bertolak ke kubu penyelenggara KLB.
"Tidak ada satu orang pun yang menyeberang pada kubu kongres luar biasa abal-abal itu," ujarnya.
Sejumlah mantan kader Partai Demokrat diketahui telah memotori pelaksanaan KLB di Hotel The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).
Kongres tersebut menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka juga memulihkan status keanggotaan politikus senior Partai Demokrat Marzuki Alie yang telah dipecat oleh AHY. Alie kemudian ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina.
Merespon kongres itu, AHY mengatakan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional. Dia menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan dalam tubuh Demokrat. Ia menyatakan dirinya merupakan Ketua Umum yang sah.
"Saya AHY adalah ketua umum Demokrat yang sah danlegitimate," kata AHY, dalam jumpa pers, Jumat (5/3).
Ia meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tidak mengesahkan kongres tersebut.
"Saya minta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak memberikan legitimasi kepada KLB Ilegal," pintanya.
(dmi, iam/gil)