Wagub DKI Buka Suara Soal Kalah Sengketa Informasi Banjir

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, buka suara soal kekalahan dalam sengketa informasi publik terkait penanganan banjir di Ibu Kota melawan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengabulkan gugatan LBH Jakarta terkait informasi publik penanganan banjir di DKI.

Merespons hal itu, Riza membantah tak pernah menyampaikan tiga dari 20 informasi mengenai banjir yang dimohonkan LBH Jakarta ke Majelis. Menurut dia, tiga informasi yang disebut tak pernah disampaikan hanya perbedaan persepsi.

"Sesungguhnya semuanya sudah kami jawab. Namun ada 3 pertanyaan yang bukan tidak terjawab. Ada, perbedaan persepsi dan kami terus melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi," kata dia di Balai Kota, Selasa (8/3).

Dalam gugatannya, LBH Jakarta mengajukan 20 butir informasi penanggulangan banjir di DKI Jakarta yang didasarkan pada mekanisme penanggulangan bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007.

Dari total 20 informasi yang mestinya disampaikan ke publik, LBH Jakarta menilai Pemprov DKI tak pernah menyampaikan tiga di antaranya.

Sebanyak tiga informasi itu yakni, dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak banjir.

Kemudian kedua, dokumen soal dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir; dan terakhir dokumen ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pasca banjir.

Soal ganti rugi, Riza menegaskan pihaknya tak bisa serta merta dapat langsung memenuhi ganti rugi warga yang terdampak banjir. Ia menganalogikan hal itu dengan tanggung jawab negara terhadap hak warga dalam mengakses pendidikan maupun hidup layak.

Menurut dia, kewajiban negara dalam memenuhi hak warga tak bisa dilakukan secara kilat. Namun, masyarakat dapat menilai komitmen dan konsistensi pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan.

"Negara bertanggung jawab terhadap fakir miskin, umpamanya. Negara bertanggung jawab pada pendidikan, kalau belum semua apa kita mau nuntut negara untuk ganti rugi?" Kata Riza.

"Yang penting masyarakat kita semua melihat komitmen, konsistensi, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengarah ke situ," katanya.

Lagi pula, kata Riza banjir selama ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga terjadi di banyak wilayah lain di Indonesia termasuk di negara lain. Dia mengaku selama ini pihaknya terus melakukan evaluasi dan upaya pengendalian banjir.

"Kami bertanggung jawab memberikan pelayanan, melakukan evakuasi, pencegahan dengan berbagai program banjir penanganan dan pengendaliannya. Termasuk memberikan bansos dan lain-lain," katanya.