Refly Nilai Jokowi Tak Bisa Diam soal Moeldoko dan Demokrat

CNN Indonesia
Kamis, 11 Mar 2021 19:08 WIB
Menurut Refly, Jokowi harus mengultimatum Moeldoko apakah ingin tetap menjadi pembantu presiden atau melanjutkan usaha 'mengudeta' AHY di Demokrat. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya tak diam saja terkait konflik Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Refly, Jokowi harus memberi ultimatum ke Moeldoko ingin tetap menjadi pembantu presiden atau melanjutkan usaha merebut kursi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketegasan Jokowi, kata Refly, diperlukan sebab Moeldoko saat ini memegang posisi strategis sebagai pejabat publik dan juga representasi istana yang tidak bisa dipisahkan dengan status pribadinya.

"Saya mengatakan caranya Pak Jokowi harus memberikan pilihan, utimatum kepada Pak Moeldoko," katanya pada webinar, Kamis (11/3).

Jika Jokowi ingin memberikan sinyal bahwa istana tidak terlibat mengenai konflik Demokrat, ia membuat Moeldoko memilih antara kedua jabatan tersebut. Menurut Refly, langkah tersebut perlu dilakukan Jokowi karena sebagai Kepala Negara Jokowi harus meyakinkan publik bahwa ia tidak diam.

Menurut Refly dengan diamnya Jokowi sejak isu kudeta itu diungkap AHY pada awal Februari lalu bisa menimbulkan interpretasi bahwa memang bisa mereguk keuntungan bila Demokrat jadi dikuasai Moeldoko.

"Saya bahkan berspekulasi bahwa bisa jadi Demokrat ini tidak hanya untuk Pak Moeldoko untuk bargaining power dia di 2024, dan hari ini tapi bisa juga untuk kepentingan Presiden Jokowi sendiri," kata Refly yang juga pernah menjadi Ketua Tim Antimafia Mahkamah Konstitusi tersebut.

Meski Jokowi sendiri belum angkat bicara dan Juru Bicara Istana menyatakan Presiden tidak tahu-menahu soal keterlibatan Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB), Refly meragukan itu.

Dia menyebut tidak mungkin Moeldoko tidak 'minta izin' kepada Jokowi.

"Seharusnya kulo nuwun (permisi) ke Jokowi," kata dia yang juga pernah bekerja di istana sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sejak Kongres Luar Biasa (KLB) yang memilih Moeldoko jadi Ketua Umum Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi pihak istana terkait posisi KSP tersebut. Mereka yang dihubungi adalah Moeldoko sendiri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Namun, hingga saat ini belum ada yang merespons.

Di satu sisi, dari pihak istana yang sejauh ini menjawab pertanyaan media terkait posisi Moeldoko adalah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Ngabalin yang notabene bawahan Moeldoko di KSP itu menyatakan Jokowi tak tahu menahu soal manuver atasannya tersebut.

Ngabalin mengaku hampir setiap hari bertemu dengan Moeldoko di Istana, dan ia menegaskan mantan Panglima TNI itu tidak pernah bicara soal manuver politik di lingkungan kerja.

"Jangankan saya, istrinya, sama Pak Presiden saja tidak tahu,'" kata Ngabalin dalam program d'Rooftalk: Perebutan Kekuasaan di Partai Demokrat yang disiarkan detikcom, Rabu (10/3).

Ia mengklaim Moeldoko fokus mengerjakan tugas sebagai KSP saat di Istana. Menurutnya, tidak ada waktu sedikit pun Moeldoko bicara soal rencana politiknya.

"Menurut saya, banyak agenda negara yang sungguh-sungguh kami harus bicarakan," ujarnya. "Tidak ada sama sekali kesempatan dan peluang membahas materi lain," imbuh Ngabalin.

(wel, dhf/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER