Selisik Dugaan Intel Polisi Datangi DPC-DPD Usai KLB Demokrat
CNN Indonesia
Kamis, 11 Mar 2021 14:04 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi para kader yang setia padanya saat mendatangi Kemenkumham, Jakarta Selatan, 8 Maret 2021. (Antara Foto/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di daerah diduga dihubungi dan diteror orang yang mengaku intelijen kepolisian. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengungkapkan kabar itu pertama kali lewat akun twitter-nya, Selasa (9/3).
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu ada markas Demokrat di daerah yang diduga didatangi anggota kepolisian.
Para kader di sana pun, kata dia, dibujuk agar mendukung hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang telah terselenggara di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, Benny tak menjelaskan lugas di mana dugaan intimidasi itu terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com di beberapa daerah memang ada markas Demokrat yang didatangi polisi. Kepolisian daerah pun mengonfirmasinya, namun membantah mengarahkan karena hanya sekedar pemantauan obyek vital serta memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Melihat apa yang terjadi, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyatakan langkah polisi mendatangi kader Demokrat di daerah sebenarnya bukan sebuah masalah bila dilakukan dalam rangka upaya preventif gangguan kamtibmas.
Meskipun demikian, menurutnya polisi harus menjelaskan lebih dahulu secara rinci terkait tujuan dan data yang diambil dalam langkah mendatangi kader Demokrat di daerah tersebut.
"Sebagai upaya preventif sah-sah saja sekadar mendatangi, karena konflik akibat politik pernah mencuat jadi konflik real di masyarakat seperti kekerasan. Makanya kalau intel datangi mereka harus dipertanyakan dulu," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/3).
"Itu yang jadi masalah harus dipertanyakan dulu mereka apa dan mendata," imbuhnya.
Ia pun mengingatkan polisi agar tetap bersikap netral dalam menyikapi konflik internal yang tengah melanda Demokrat saat ini. Menurutnya, polisi tidak boleh bersikap memihak salah satu kubu yang tengah tengah berkonflik.
"Batasan tidak ikut berkonflik dan tidak memihak kubu-kubu, jangan sampai terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Koridornya upaya keamanan," katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengaku aneh dengan langkah polisi yang mencampuri urusan internal Demokrat saat ini.
Pasalnya, menurutnya, urusan Demokrat saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), bukan di institusi kepolisian.
"Sebenarnya ini urusan internal Demokrat, polisi belum ke sana, bolanya kan di Kemenkumham. Agak aneh ketika polisi mencampuri," kata Kunto.
Kunto pun mengaku tidak melihat potensi gangguan kamtibmas dari konflik yang melanda Demokrat saat ini. Menurutnya, langkah yang dilakukan polisi dalam merespons konflik Demokrat saat ini terlihat aneh karena tidak pernah terlihat saat merespons konflik parpol lainnya. Termutakhir kisruh kepengurusan partai terjadi di PAN dan Partai Berkarya.
"Urgensinya belum ada. Ketika PAN berantem kemarin, polisi juga enggak langsung setop dan membubarkan paksa," katanya.
Kunto menambahkan, langkah polisi mendatangi kader Demokrat di daerah pascapenyelenggaraan KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini berpotensi memunculkan persepsi publik yang buruk bagi institusi kepolisian.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan dugaan peristiwa kader parpolnya di daerah yang didatangi intel itu salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Menurutnya, kader Demokrat didatangi sosok yang mengaku dari intelijen polres atau instansi lain.
"Mereka didatangi. Mereka mengaku intel polres dan dari instansi lain. Ada yang datang dan ada yang dari telepon. Salah satunya di Melawi," kata Herzaky, Selasa (9/3).
Herzaky mengatakan ada kader Demokrat di daerah lain yang mengalami peristiwa serupa. Namun, dia belum merinci lebih jauh.
"Yang lainnya saya enggak hafal ada di [Pulau] Sulawesi, Sumatera, Jawa," ujar Herzaky.
Merespons, Polda Kalimantan Barat mengakui ada anggotanya yang memintai keterangan sejumlah kader Partai Demokrat DPC Kabupaten Melawi di tengah kisruh.
Namun, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Donny Charles Go, beradilh petugas dari Polres Melawi hanya menjalankan tugas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah kabupaten," kata Donny.
DPC Partai Demokrat Cianjur yang masih mengakui kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum juga mengakui mengalami hal serupa.
Namun, Polres Cianjur menegaskan kedatangan petugas mereka ke kantor DPC itu hanyalah sekedar patroli objek vital (obvit).
"Itu dari patroli obvit, biasa patroli ke objek-obek vital, seperti bank termasuk DPC partai-partai," ujar Kabag Ops Polres Cianjur Kompol Muhammad Alan.
Sejumlah pengurus PDC Partai Demorkat di Jawa Timur yang mendukung kepemimpinan AHY juga mengaku mendadak dihubungi dan diteror orang yang mengaku intelijen kepolisian.
Hal itu diungkapkan sumber CNNIndonesia.com di internal jajaran DPC Demokrat Surabaya. Ia menuturkan bahwa mayoritas ketua DPC di Jatim tiba-tiba dihubungi bahkan didatangi oleh orang yang mengaku intel.
"60 persen dari DPC se-Jatim mengeluhkan hal itu. Ada yang dihubungi intel, mengaku dari polres, dari polda," kata sumber tersebut.
Di Jakarta, Mabes Polri lewat Kadiv Humas Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan kepolisian mendalami klaim dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman terkait ancaman dari jajaran intelijen tingkat resor (polres) untuk membujuk kader partai mendukung KLB.
"Kalau anggota salah, kami tindak," janji dia tegas kepada wartawan, Selasa.
Sementara itu, hingga Rabu (10/3), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menyatakan belum terdapat laporan terkait tudingan ada jajaran intelijen kepolisian yang membujuk kader partai Demokrat mendukung hasil KLB Deli Serdang.
"Sampai dengan hari ini, Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dimaksud," kata Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo dalam keterangan tertulis, Rabu.
Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di daerah diduga dihubungi dan diteror orang yang mengaku intelijen kepolisian. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengungkapkan kabar itu pertama kali lewat akun twitter-nya, Selasa (9/3).
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu ada markas Demokrat di daerah yang diduga didatangi anggota kepolisian.
Para kader di sana pun, kata dia, dibujuk agar mendukung hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang telah terselenggara di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, Benny tak menjelaskan lugas di mana dugaan intimidasi itu terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com di beberapa daerah memang ada markas Demokrat yang didatangi polisi. Kepolisian daerah pun mengonfirmasinya, namun membantah mengarahkan karena hanya sekedar pemantauan obyek vital serta memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Melihat apa yang terjadi, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyatakan langkah polisi mendatangi kader Demokrat di daerah sebenarnya bukan sebuah masalah bila dilakukan dalam rangka upaya preventif gangguan kamtibmas.
Meskipun demikian, menurutnya polisi harus menjelaskan lebih dahulu secara rinci terkait tujuan dan data yang diambil dalam langkah mendatangi kader Demokrat di daerah tersebut.
"Sebagai upaya preventif sah-sah saja sekadar mendatangi, karena konflik akibat politik pernah mencuat jadi konflik real di masyarakat seperti kekerasan. Makanya kalau intel datangi mereka harus dipertanyakan dulu," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/3).
"Itu yang jadi masalah harus dipertanyakan dulu mereka apa dan mendata," imbuhnya.
Ia pun mengingatkan polisi agar tetap bersikap netral dalam menyikapi konflik internal yang tengah melanda Demokrat saat ini. Menurutnya, polisi tidak boleh bersikap memihak salah satu kubu yang tengah tengah berkonflik.
"Batasan tidak ikut berkonflik dan tidak memihak kubu-kubu, jangan sampai terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Koridornya upaya keamanan," katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengaku aneh dengan langkah polisi yang mencampuri urusan internal Demokrat saat ini.
Pasalnya, menurutnya, urusan Demokrat saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), bukan di institusi kepolisian.
"Sebenarnya ini urusan internal Demokrat, polisi belum ke sana, bolanya kan di Kemenkumham. Agak aneh ketika polisi mencampuri," kata Kunto.
Kunto pun mengaku tidak melihat potensi gangguan kamtibmas dari konflik yang melanda Demokrat saat ini. Menurutnya, langkah yang dilakukan polisi dalam merespons konflik Demokrat saat ini terlihat aneh karena tidak pernah terlihat saat merespons konflik parpol lainnya. Termutakhir kisruh kepengurusan partai terjadi di PAN dan Partai Berkarya.
"Urgensinya belum ada. Ketika PAN berantem kemarin, polisi juga enggak langsung setop dan membubarkan paksa," katanya.
Kunto menambahkan, langkah polisi mendatangi kader Demokrat di daerah pascapenyelenggaraan KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini berpotensi memunculkan persepsi publik yang buruk bagi institusi kepolisian.
Ketum Demokrat AHY ke Kemenkumham menyerahkan berkas keabsahan organisasi dan AD/ART partai. Mereka menegaskan KLB Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. (Antara Foto/ADITYA PRADANA PUTRA)
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan dugaan peristiwa kader parpolnya di daerah yang didatangi intel itu salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Menurutnya, kader Demokrat didatangi sosok yang mengaku dari intelijen polres atau instansi lain.
"Mereka didatangi. Mereka mengaku intel polres dan dari instansi lain. Ada yang datang dan ada yang dari telepon. Salah satunya di Melawi," kata Herzaky, Selasa (9/3).
Herzaky mengatakan ada kader Demokrat di daerah lain yang mengalami peristiwa serupa. Namun, dia belum merinci lebih jauh.
"Yang lainnya saya enggak hafal ada di [Pulau] Sulawesi, Sumatera, Jawa," ujar Herzaky.
Merespons, Polda Kalimantan Barat mengakui ada anggotanya yang memintai keterangan sejumlah kader Partai Demokrat DPC Kabupaten Melawi di tengah kisruh.
Namun, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Donny Charles Go, beradilh petugas dari Polres Melawi hanya menjalankan tugas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah kabupaten," kata Donny.
DPC Partai Demokrat Cianjur yang masih mengakui kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum juga mengakui mengalami hal serupa.
Namun, Polres Cianjur menegaskan kedatangan petugas mereka ke kantor DPC itu hanyalah sekedar patroli objek vital (obvit).
"Itu dari patroli obvit, biasa patroli ke objek-obek vital, seperti bank termasuk DPC partai-partai," ujar Kabag Ops Polres Cianjur Kompol Muhammad Alan.
Sejumlah pengurus PDC Partai Demorkat di Jawa Timur yang mendukung kepemimpinan AHY juga mengaku mendadak dihubungi dan diteror orang yang mengaku intelijen kepolisian.
Hal itu diungkapkan sumber CNNIndonesia.com di internal jajaran DPC Demokrat Surabaya. Ia menuturkan bahwa mayoritas ketua DPC di Jatim tiba-tiba dihubungi bahkan didatangi oleh orang yang mengaku intel.
"60 persen dari DPC se-Jatim mengeluhkan hal itu. Ada yang dihubungi intel, mengaku dari polres, dari polda," kata sumber tersebut.
Di Jakarta, Mabes Polri lewat Kadiv Humas Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan kepolisian mendalami klaim dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman terkait ancaman dari jajaran intelijen tingkat resor (polres) untuk membujuk kader partai mendukung KLB.
"Kalau anggota salah, kami tindak," janji dia tegas kepada wartawan, Selasa.
Sementara itu, hingga Rabu (10/3), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menyatakan belum terdapat laporan terkait tudingan ada jajaran intelijen kepolisian yang membujuk kader partai Demokrat mendukung hasil KLB Deli Serdang.
"Sampai dengan hari ini, Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dimaksud," kata Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo dalam keterangan tertulis, Rabu.
