PPP Pertanyakan Muasal Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mempertanyakan kembali munculnya wacana masa jabatan presiden dapat memimpin selama tiga periode di Indonesia.

Menurut Awiek--sapaan Achmad Baidowi, tidak ada partai politik yang mewacanakan hal itu beberapa waktu belakangan, termasuk PPP.

"Siapa yang mewacanakan? Parpol-parpol tidak ada mewacanakan tuh," kata Awiek saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (14/3).

Jika memang ada yang mengemukakan gagasan tersebut, dia justru mempertanyakan dari mana pihak itu mendapatkan petunjuk.

"Kami balik bertanya dapat wangsit dari mana mereka sehingga berwacana seperti itu?," ucap dia lagi.

Diketahui, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden sempat mengemuka pada akhir 2019 lalu. Ide itu disebut berasal dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI.

Presiden Jokowi, saat itu menyatakan menolak masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode. Jokowi menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan memiliki maksud terselubung. Salah satunya hendak menyesatkan Jokowi.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan," ungkap Jokowi saat itu.

Presiden Joko Widodo geram saat namanya dicatut oleh Setya Novanto. (CNN Indonesia/Resty Armenia)

Terkini, mantan Ketua MPR Amien Rais buka suara mengenai wacana masa jabatan itu. Ia curiga ada upaya sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Presiden Jokowi bisa kembali menjabat dalam tiga periode.

"Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien lewat akun pribadinya di Instagram, Sabtu (13/3).

[Gambas:Instagram]

Amien mengatakan menangkap adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah ditempuh sejumlah pihak untuk melancarkan wacana tersebut.

Salah satunya, lanjut dia, melalui manuver politik pemerintah yang dia anggap mengamankan seluruh lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lainnya demi mencapai tujuan itu.

Tenaga ahli Kepala Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan merespons Amien Rais dengan menegaskan bahwa Jokowi tak ingin melanggar ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

"Gak ada [setuju presiden tiga periode]. Pak Jokowi tidak punya keinginan langgar konstitusi negara yang namanya UUD 1945. Saya yakinkan 10 ribu persen," kata Ade kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/3) .