Mendagri Tito Usulkan Revisi UU Pemilu Usai Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tetap mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak digelar tahun 2024 ketimbang harus melaksanakan Pilkada di tahun 2022 dan 2023.

Menurutnya, revisi UU Pemilu dapat dilakukan usai pelaksanaan Pilkada 2024. Terlebih, semua fraksi di DPR pada 2016 lalu telah sepakat merevisi UU Pilkada agar berlangsung pada 2024.

"Kita jalankan. Untuk Pilkada dilaksanakan 2024. Sampai nanti kita bisa revisi setelah kita laksanakan, bukan sebelum kita laksanakan," kata Tito saat mengelar rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (15/3).

Ia meminta agar fraksi yang ada di DPR tetap konsisten dengan keputusannya kala itu untuk tetap menjalankan Pilkada 2024.

Di sisi lain, Tito memprediksi aktor-aktor politik yang berada di pemerintahan saat ini nantinya hanya berfokus pada pemenangan kandidat bila Pilkada digelar pada tahun 2022 dan 2023.

"Kita lihat seandainya Pilkada [digelar] 2022 dan 2023, maka 2022 dan 2023 itu perlu persiapan 6-9 bulan karena itu isinya sudah tahun politik. Isinya soal pemenangan, bukan pembangunan," ucap Tito.

Tak hanya itu, mantan Kapolri ini juga beralasan penyelenggaraan Pilkada 2024 agar tak mengganggu program pemerintah yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurutnya, saat ini implementasi program dalam RPJMN terhambat karena pandemi virus Corona.

"Sehingga program-program semula ditarget terhambat. Dari 41 proyek di RPJMN banyak yang terhambat. Salah satunya soal pemindahan ibu kota negara dan lainnya," kata Tito.

Ia meminta agar Pilkada tetap digelar di 2024 guna memberikan kesempatan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru terpilih kembali di 2019 untuk bekerja maksimal bagi bangsa.

"Berikan kesempatan pada pemerintah yang terpilih di 2019 bekerja maksimal di 2022 dan 2023. Itu waktu yang mungkin bisa dilakukan untuk berprestasi demi bangsa," kata Tito.