PKS Akan Surati Pimpinan DPRD Minta Saham Bir Segera Dibahas

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyatakan partainya bakal melayangkan surat ke pimpinan DPRD untuk meminta pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di PT Delta Djakarta segera dibahas.

Ia mengklaim pengiriman surat permintaan itu demi mewakili keinginan sebagian masyarakat.

"Sedang kita konsep dulu. Baru kita kirim begitu. Ya pada intinya kita menyalurkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami PKS. Bahwa masyarakat setuju untuk penjualan saham Delta," kata Aziz saat dihubungi, Selasa (16/3).

Menurut Aziz, selama ini pimpinan dewan belum pernah membahas soal pelepasan saham itu dalam forum rapat resmi. Padahal, lanjut dia, Pemprov DKI telah empat kali mengajukan surat.

"Itu yang jadi masalah kan, karena Pemda sudah 4 kali menyurati, tapi pimpinan dewan enggak pernah bahas ini. Enggak pernah agendakan ini begitu kan. Harusnya kan dibahas, kalau masalah nanti lebih banyak yang setuju atau tidak setuju, ya yang penting dibahas dulu kan, karena itu kan amanat," ucap dia.

Aziz pun melanjutkan, selain PKS, Fraksi PAN dan Golkar juga berencana akan berkirim surat ke pimpinan dewan.

Ia menyebut, jika surat itu tak juga direspons oleh pimpinan dewan, maka pihaknya berencana mengirim surat gabungan fraksi.

"Saya kira ini masing-masing fraksi. Belum gabungan. Nanti ada wacana, kalau ini masih belum ditanggapi begitu oleh pimpinan, kami akan kirimkan surat gabungan fraksi," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut.

Terkait pelepasan saham bir delta sendiri, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan perlu rasionalisasi tinggi untuk persetujuan tersebut.

"Perlu rasionalisasi tinggi untuk saya menyetujui usulan penjualan saham PT Delta Djakarta, Tbk yang terus digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tulis Prasetyo dikutip dari akun pribadinya di Twitter @prasetyoedi_ pada Jumat (5/3).

[Gambas:Twitter]

Menurut Prasetyo berdasarkan laporan yang diterimanya, PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar.

"Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," ucap dia.

Wacana pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan Bir PT Delta Djakarta kembali mencuat. Janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 tersebut hingga kini belum terealisasi lantaran terhambat persetujuan DPRD.

Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyatakan sejak 2018 hingga 2021, surat pengajuan persetujuan telah diajukan Pemprov sebanyak empat kali. Yakni pada Maret 2018, Januari 2019, Mei 2020, dan Maret 2021.

Infografis Kepemilikan Saham Delta Djakarta. (CNN Indonesia/Fajrian)