DPRD DKI Panggil Sarana Jaya soal Pengadaan Lahan di Cipayung

Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil jajaran Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait kasus pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur pada Senin (15/3) hari ini.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan pemanggilan itu salah satunya untuk mengetahui peruntukan lahan yang menjadi objek dugaan korupsi tersebut.

"Sekarang kita akan tanyakan itu sebenarnya alokasi untuk apa. Apakah masalah ini akan mengganggu program tersebut. Bagaimana pelaksanaan ke depannya," tutur Aziz saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/3).

Aziz pun mengaku belum mengetahui pasti peruntukan lahan tersebut. Sebab saat pembahasan anggaran, ia belum menduduki kursi di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Karena ini kan di masa [DPRD] periode lalu. Kita kan enggak tau ni yang baru. Karena itu kita perlu informasi yang valid. Dari sumber yang pertama begitu. Karena kami pertanggungjawaban pada masyarakat yang bertanya," kata Aziz beralasan.

Lebih lanjut, dia menyatakan melalui pemanggilan itu, anggota dewan juga bakal menanyakan hal lain seperti penyerapan anggaran hingga rencana program Sarana Jaya.

"Evaluasi mengenai penyerapan anggaran dan juga ada kita minta mereka presentasi mengenai rencana ke depan. Kejadian ini jangan sampai terulang lagi," kata dia.

Lahan di kawasan Cipayung tersebut menjadi objek dugaan korupsi yang tengah diusut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri sebelumnya menjelaskan lahan itu belum memiliki rencana peruntukan yang jelas.

"Sejauh ini pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, belum ada rencana peruntukannya," kata Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (9/3) lalu.

Namun begitu juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut enggan membeberkan rincian perkara, termasuk ihwal tersangka. Ia hanya memastikan penyidik KPK akan terus mendalami dugaan rasuah tersebut.

Status penersangkaan terkait kasus ini justru dikonfirmasi pihak Sarana Jaya yang membenarkan bahwa Yoory C Pinontoan selaku direktur utama diduga terlibat. Usai menyandang status tersangka, Yorry pun telah dicopot dari jabatannya.

Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membenarkan bahwa kasus yang menjerat Yoory tersebut terkait program perumahan DP Nol Rupiah.

"Kurang lebih yang dibeli sarana jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (10/3) malam.