Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghendaki pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara segera berjalan.
"Nah presiden menginginkan ini harus segera jalan," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/3).
Supratman menyatakan pemerintah nantinya akan menyerahkan naskah akademik dan draf RUU Ibu Kota Negara ke pimpinan DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait dengan penyerahan secara resmi nanti pemerintah langsung mengerahkan ke pimpinan DPR. Soal nanti AKD mana yang membahas itu tergantung pada Bamus untuk melakukan itu," ujarnya.
Supratman tak ambil pusing sejumlah fraksi masih belum setuju RUU Ibu Kota Negara masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Menurutnya, masalah saat ini hanya soal pendanaan.
RUU Ibu Kota Negara menjadi salah satu dari 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Draf RUU IKN sudah beredar sejak Juni 2020. Dalam draf RUU IKN yang beredar itu tidak diatur secara rinci tentang penataan ruang dan lingkungan hidup. Padahal, masalah lingkungan di Kalimantan Timur dinilai darurat untuk ditangani.
Saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com ketika itu mengenai draf dan kemungkinan keberadaan surat presiden (surpres) RUU IKN tersebut ketika itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak memberikan respons.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyatakan bahwa draf RUU IKN belum masuk ke DPR.
Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan proyek ibu kota baru akan tetap berjalan pada tahun ini. Ia memastikan pihaknya mulai membangun gedung Istana Negara tahun ini.
"Kita optimistis, mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-ground breaking (mulai dibangun) pada tahun ini," kata Suharso saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (17/3).
(mts/fra)