Zulhas Sebut Bangsa Terganggu saat Capres Kalah Masuk Kabinet

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut ada ikatan persaudaraan yang terganggu di masyarakat lantaran calon presiden dan calon wakil presiden yang kalah bergabung dalam kabinet yang dibentuk rivalnya.

Meski Zulhas tidak menyebut nama secara gamblang, calon presiden yang dimaksud menjurus pada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang bergabung ke dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, rivalnya di Pilpres 2019.

"Persaudaraan kebangsaan yang terganggu, setelah pemenang Pilpres diperoleh, pada akhirnya yang kalah bergabung juga dengan penguasa," kata Zulhas dalam sebuah video yang diunggah di akun Youtube miliknya, Zulkifli Hasan, Rabu (24/3).

"Capres dan cawapres penantang, keduanya kini menjadi menteri juga, bergabung dengan Presiden yang terpilih," sambungnya.

Ia kemudian menyebut langkah capres penantang bergabung ke dalam kabinet presiden terpilih itu dengan istilah 'tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa'.

Menurut Zulhas, konsekuensi dari hal tersebut adalah masyarakat terbelah dan menghasilkan kubu-kubu tertentu yang saling bertentangan.

"Polarisasi politik yang menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian, cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, bisa terus tereskalasi menjadi pikiran us vs them," ujarnya.

Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) masuk dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019 (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww).

Zulhas menyebut politisasi agama juga dilakukan secara brutal hingga menghasilkan Islamisme yang sempit dan simbolik belaka. Menurutnya, hal tersebut memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radikal.

Ia menganggap hal tersebut menyedihkan. Zulhas berkata, keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kondisi bahaya lantaran polarisasi akibat politik hanya menimbulkan kebencian di masyarakat.

"Pesta demokrasi yang mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional, merugikan, dan membodohkan masyarakat. Sementara tensi politiknya tidak dikelola dengan baik," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Berangkat dari itu, Zulhas mengusulkan dilakukan rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, para elite nasional harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas dan SARA untuk menyelenggarakan sukses kekuasaan.