Demokrat Kubu KLB: Elektabilitas Hancur Akibat Hambalang

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua, mengatakan kasus korupsi proyek Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olahraga di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghancurkan perolehan suara partai.

Hal ini dikatakannya terkait gelaran konferensi pers atau taklimat media di Kompleks Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3).

"Kami tidak melupakan sejarah bahwa [kasus korupsi] Hambalang adalah bagian integral yang membuat Demokrat turun ke bawah, elektabilitasnya hancur," kata Max dalam konferensi pers yang digelar di bukit Desa Hambalang, Citereup, Bogor, Kamis (25/3).

Max menyebut perolehan Demokrat merosot setelah kasus korupsi Hambalang terungkap pada 2012.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 2004 Demokrat meraih suara 7,45 persen (8.455.225 suara) dan mendapatkan 57 kursi di DPR. Pada 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif dengan total suara 21.703.137 atau 20,4 persen suara nasional, dan meraup 150 kursi (26,4 persen) di DPR RI.

Pada Pileg 2014, jumlah perolehan suara merosot jadi 10,19 persen suara nasional, yakni 12.728.913 suara. Selain itu, capaian di DPR pun menurun drastis jadi 61 kursi dewan.

Pada Pemilu 2019, jumlah perolehan suara Partai Demokrat makin menurun dengan 7,77 persen suara nasional (10.876.507) dan 54 kursi DPR.

"Itu berturut-turut. Saya pelaku sejarah," kata Max.

Max pun tak terima dituding sebagai pihak yang menghancurkan Partai Demokrat oleh Yan Harahap dan Jansen Sitandaon. Ia lantas mengkritik Yan dan Jansen yang tak berani menyebut bahwa Hambalang perusak Demokrat.

"Kenapa dia tidak pernah bilang bahwa Hambalang perusak Demokrat?" cetusnya, yang merupakan mantan penyiar acara olahraga tersebut.

Selain itu, kata Max, masih ada orang-orang yang belum tersentuh dalam proses hukum kasus korupsi proyek Hambalang.

Padahal, menurutnya, orang-orang tersebut turut menikmati uang dari korupsi proyek Hambalang dan kini bernaung di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka?" ujarnya.

Max juga menyindir putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang telah disebut banyak saksi dalam kasus korupsi Hambalang. Namun, Ibas belum juga terseret kasus ini.

"Ya masih Ibas sendiri belum diraba. Ibas sudah disebutkan saksi berapa banyak? Yulianis menyebutkan juga, yang masuk penjara kan kita tahu siapa saja," kata Max.

Kawasan Kompleks Hambalang merupakan proyek infrastruktur mangkrak di era SBY, yang merupakan mantan ketua umum Demokrat dan kini menjabat ketua majelis tinggi Demokrat.

Hal itu terjadi akibat kasus korupsi yang dilakukan sejumlah kadernya, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat membantah isu SBY mengkudeta Anas, sempat mengakui kasus Hambalang membuat turun suara partainya.

"Permintaan DPD dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh Majelis Tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas," kata dia, awal Maret.