Demonstran Penyuluh KB Datangi Rumah Kepala BKKBN
Perwakilan Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) Indonesia menyambangi rumah kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Senin (29/3).
Hal tersebut mereka lakukan karena dalam aksi ratusan penyuluh KB siang ini, tak berhasil bertemu dengan Hasto di kantornya, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.
Ketua Umum FPLKB Ni Ketut Adriyani mengatakan mereka melakoni hal tersebut karena tidak mendapatkan jawaban dari negosiasi yang dilakukan federasinya dengan perwakilan BKKBN yang menerima mereka.
"Kami sifatnya baru diskusi, belum mengambil sebuah keputusan untuk yang kami maksudkan," kata Adriyani saat ditemui di depan gerbang BKKBN, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan BKKBN, Senin (29/3).
Dalam aksinya tersebut, ratusan penyuluh KB, kata Adriyani, menuntut agar status mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka menegaskan itu sesuai dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengabulkan permohonan penambahan jumlah PLKB berstatus PNS oleh BKKBN pada 28 Februari lalu.
"Dijawab (oleh presiden) sejumlah 9.600 (orang), sedangkan yang tergabung dalam federasi PLKB hanya sejumlah 7.975 (orang). Sudah jelas di sana angkanya lebih kecil," tutur Adriyani.
Selain itu, Adriyani juga mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), yang diterima secara kangsung oleh Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin.
Menurut Adriyani, Ngabalin mengatakan pada pihaknya bakal meminta agar pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dan BKKBN melakukan percepatan.
"Karena itu merupakan sebuah instruksi secara lisan dari Presiden Republik Indonesia. Sudah seharusnya dari kementerian itu menindaklanjuti melakukan akselerasi terhadap pernyataan bapak Jokowi," desak Adriyani.
Oleh karena itu, sebab tak dapat menemui Hasto di kantor BKKBN, perwakilan mereka pun menyambangi rumah sang pejabat negara yang beradai di wilayah Jakarta Selatan itu.
Pihaknya ingin memdapat kepastian dari Kepala BKKBN dengan membuat keputusan yang mengusulkan 7.975 penyuluh KB menjadi ASN PNS.
"Kami ingin memastikan keputusan BKKBN dengan menetapkan sejumlah 7.975 untuk ditetapkan sebagai sebuah bentuk keputusan kepala BKKBN," tegasnya.
Sementara, berdasarkan pertemuan yang ia lakukan hari ini dengan pihak BKKBN, mereka hanya mendapatkan terobosan pengangkatan 5.000 penyuluh KB menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjan Kerja (P3K).
"Tapi sudah jelas keinginan kami adalah PNS. Sudah selayaknya BKKBN memberikan kami untuk menjadi ASN PNS," desak Adriyani.
Adriyani mengatakan Hasto telah mengetahui kedatangan mereka. Federasi juga akan didampingi beberapa pimpinan Konfederasi Kongres Aksi Buruh Indonesia (KASBI) dan sejumlah pegawai BKKBN.
Sementara itu, hingga pertemuan dengan Hasto mendapatkan hasil, ratusan penyuluh KB tetap bertahan di depan kantor BKKBN, Halim Perdanakusumah
"Perwakilan saja 10 orang dan kawan-kawan masih stay di sini sampai kami mendapatkan keputusan yang pasti," tutur Adriyani.