Kementan Targetkan Peremajaan Sawit 180 Ribu Hektare di 2021

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan peremajaan sawit di tahun 2021 sebesar 180 ribu hektare. Angka tersebut sama dengan target 2020 maupun pada 2022 mendatang. Dari target tersebut, potensi peremajaan sawit rakyat kurang lebih mencapai 2,78 juta hektare.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono menjelaskan peremajaan sawit perlu dilakukan mengingat total luasan sawit saat ini mencapai 16,38 juta hektar yang tersebar di setiap provinsi wilayah barat Indonesia, termasuk juga Papua. Adapun total luasan sawit rakyat saat ini mencapai 6,94 juta hektare.

"Potensi PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) 2,78 juta hektar, sebarannya dominan ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kenapa? karena di sana kebun sawit kita pertama kali dibangun," ujar Kasdi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021). Hal ini diungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Kasdi, yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi peremajaan sawit, agar terjadi pemerataan di lokasi sentra sawit. Dengan begitu, ke depan diharapkan produksi sawit nasional mengalami tren peningkatan.

"Saya setuju dengan bapak-bapak di Komisi IV agar sosialisasi ini melibatkan banyak pihak. Artinya peningkatan kapasitas melalui bimtek, jadi tidak berhenti di sosialisasi. apalagi setiap bulan, kami ada 2 workshop untuk menjemput berkas, dimana kepala dinas juga kami libatkan," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan selama ini pihaknya terus mendukung perkembangan sawit nasional. Dukungan itu bahkan sudah dipertegas dengan hadirnya Perpres 61/2015 jo Perpres no 66/2018 yang meliputi kemampuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana.

"Dalam hal penyaluran dana kita harus patuh pada rekomendasi Ditjenbun Kementan, dan usulan dari petani maupun gapoktan. Kita berharap persawitan kita mengalami perkembangan yang makin baik," katanya.

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno memberikan apresiasi atas kemajuan sawit nasional yang dinilai mampu memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar dunia.

"Saya memberi apresiasi tentang kemajuan sawit yang akhirnya kita menguasai dunia," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan penting sebagai dokumen negara yang akan dilaksanakan, di antaranya meminta BPDPKS segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit bagi petani, meminta pemerintah agar segera mempertimbangkan penunjukan kelembagaan dengan kapasitas memadai, seperti asosiasi bidang perkelapasawitan untuk mendampingi para petani calon peserta peremajaan.

Di samping itu, Komisi IV DPR juga meminta BPDPKS segera melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pengalokasian anggaran dan penguatan ekspor, serta meminta Kementan dan BPDPKS melakukan sosialisasi di dapil masing-masing anggota Komisi IV dengan melibatkan petani dan penyuluh.