Jaksa Tutup Kasus Djoko Tjandra, Serahkan Suap Fatwa ke KPK

CNN Indonesia | Selasa, 06/04/2021 01:26 WIB
Kejaksaan Agung tidak akan mengembangkan perkara dugaan korupsi Djoko Tjandra usai pengadilan memberikan vonis. Kejaksaan Agung mempersilakan KPK jika ingin mengembangkan kasus suap kepengurusan fatwa terkait Djoko Tjandra (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono mengatakan bahwa penyidik tak akan mengembangkan perkara dugaan korupsi oleh Djoko Tjandra usai divonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor pada Senin (5/4).

Dalam hal ini, Ali mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ingin mengembangkan kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

"Memang yang disebutkan dalam putusan itu ada (keterlibatan) orang lain? (Kan tidak) makanya dikembangkan apa? Kalau misalnya KPK mau kembangkan, nah silahkan," kata Ali kepada wartawan di kantor Kejagung, Jakarta, Senin (5/4).


Saat ini, kata dia, penyidik Kejaksaan Agung sudah menutup kasus tersebut yang ditangani lantaran tidak ada fakta hukum baru yang terungkap selama persidangan.

Kasus suap terkait pengurusan fatwa MA itu diketahui melibatkan oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari yang saat itu menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan Dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

"Selama fakta hukumnya masih seperti (vonis) ini, setop," katanya.

Kejagung pun menyatakan bakal memberikan sejumlah dokumen yang diperlukan oleh KPK dalam proses pengembangan nantinya.

"Ini membuktikan bahwa kita terbuka, enggak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dibatas-batasi. Berkas dari kita sudah dikasihkan semua," ujarnya.

Djoko Tjandra dinilai hakim terbukti menyuap sejumlah penegak hukum terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda Rp100 juta subsider 6 bulan," kata ketua majelis hakim Muhammad Damis saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/4).

Dalam pertimbangan hakim, perbuatan Djoko dinilai tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi dan dilakukan untuk menghindari keputusan pengadilan. Sedangkan hal meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah berusia lanjut.

Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Djoko Tjandra sebelumnya dituntut empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

(mjo/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK