Banyak Korban Jiwa, Walhi Kritik Mitigasi Pemprov NTT

Kesiapsiagaan mitigasi bencana Pemerintah provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak berjalan optimal dalam menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang T Paranggi.

Menurutnya, BMKG telah memperingatkan adanya La Nina yang berdampak pada cuaca di wilayah tersebut sejak akhir tahun lalu.

"Harusnya sudah ada kesiapsiagaan," kata Wulang saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (5/4) sore.

Kesiapan mitigasi itu, kata Wulang, bisa berbentuk edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di lereng gunung, hulu, sepanjang aliran sungai, dan pesisir yang hari ini menjadi korban banjir bandang dan tanah kepada warga sebelum bencana terjadi.

Wulang miris dengan jatuhnya puluhan korban jiwa akibat banjir bandang di Lembata. Padahal, ketika Gunung Ile Ape erupsi, di Lembata tidak terdapat korban jiwa.

"Bencana ini memakan korban yang begitu besar dan dampak yang begitu luas ini kan gara-gara salah satu faktornya mitigasi yang bermasalah," kata Wulang menyayangkan.

Wulang juga melihat Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan jajarannya lambat dalam menangani dampak banjir bandang dan longsor.

Hingga Senin (5/4) sore ketika Wulang dan rekan-rekannya turun ke lokasi terdampak bencana di Kota Kupang, ia hanya mendapati sedikit sekali tim SAR.

Bantuan dari pemerintah maupun BPBD terhadap masyarakat yang menjadi korban juga tidak ada.

Menurutnya, bantuan yang diberikan oleh sesama warga lebih banyak daripada yang diperoleh dari pemerintah. Warga saling membantu satu sama lain secara mandiri.

"Itulah alasan kenapa kita meminta status darurat segera supaya lebih sistematis dan komprehensif penanganannya ini," kata Wulang.

Selain itu, kata Wulang, bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang NTT berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Hal ini, menurutnya akan menjadi masalah dalam jangka panjang yang mesti ditangani secara sistematis dan komprehensif.

"Karena di situ ada urusan pangan rakyat yang habis, ada nyawa rakyat yang juga hilang, ada keluasan dampak juga terpenuhi," tuturnya.