Cerita Pengelola TMII di Antara Sekneg dan Yayasan Soeharto

Kepala Bagian Humas Badan Pelaksana Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (BPP TMII) Adi Widodo menyatakan tempat wisata yang berada di Jakarta Timur itu sejak lama mengalami minus pendapatan selama dikelola Yayasan Harapan Kita.

TMII saat ini telah diambil alih oleh Kementerian Sekretariat Negara usai dikelola oleh yayasan milik keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto itu.

Menurut Adi, minimnya pendapatan itu disebabkan karena pekerjaan renovasi terhadap beberapa aset di TMII yang sudah berumur tua.

"Kadang ada biaya tak terduga, kita harus lakukan renovasi," kata Adi saat ditemui CNNIndonesia.com di kantornya, Kamis (8/4).

Selain kebutuhan renovasi, penyebab pendapat minus karena kunjungan wisata yang rendah. Ia mencontohkan pada tahun baru 2020, pihaknya memprediksi kunjungan akan naik. Namun hujan deras yang terjadi sejak sore menyebabkan pengunjung berkurang drastis.

"Harapan kita tahun baru dapat pemasukan cukup gede yang bisa menutupi pengeluaran. Tapi hujan dari sore sampe besoknya," tutur Adi.

Selain cuaca, pendapatan TMII sebagaimana tempat wisata lainnya juga dipukul pandemi. Jumlah pengunjung banyak berkurang di masa pandemi.

Pada hari biasa, Senin sampai Jumat, kunjungan wisatawan TMII di bawah 5 ribu orang. Sementara di hari libur atau tanggal merah 7 ribu-15 ribu orang.

"Itu fluktuatif, bergantung cuaca. Tren yang kita amati seperti itu," ujarnya.

Untuk menutupi kebutuhan ketika minus pendapatan, Adi mengaku dibantu oleh pihak yayasan. Namun ia tak merincikan jumlah bantuan tersebut.

Pihaknya juga tak memiliki kewajiban untuk membayarkan setoran ke pihak yayasan.

"Setahu saya setelah reformasi kita nggak pernah setor ke yayasan. Seandainya kita ada keuntungan itu disimpan di kita," kata Adi.

Mensesneg Pratikno menyatakan pengelolaan TMII diambil alih dari Yayasan Harapan Kita. / Foto Lukas-Biro Pers

Beroperasi Normal

Adi memastikan tidak ada yang berubah dari pengelolaan TMII usai diambil alih Kemensetneg.

Sebelum diambil alih oleh Kemensetneg, Adi menuturkan, pihak TMII bertanggungjawab pada yayasan. Kemudian pihak yayasan bertanggungjawab pada negara melalui Kemensetneg.

"Kita melayani seperti biasa, sebagai pelaksana. Kita bukan pengambil kebijakan," kata Adi.

Menurut Adi, tak ada kekhawatiran dari karyawan BPP TMII terkait pengambilalihan tersebut. Pihak Kemensetneg telah menjamin bahwa karyawan bekerja seperti biasa dan mendapatkan hak-haknya.

"Instruksi ke kami dari Pak Dirut kita disuruh tenang, bahwa kita bekerja sepeti biasa, hak dan kewajiban akan diberikan seperti biasa nggak ada perubahan," katanya.

Adi mengatakan pihaknya berharap dengan diambil alih oleh negara, TMII bisa lebih berkembang. Jika usaha wisata tempatnya bekerja maju, kesejahteraan karyawannya juga akan terangkat.

"Bukan malah makin mundur, kita bisa bersaing sebagai tempat usaha wisata," harap Adi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan keluarga Cendana melalui Kemensetneg.

Pihak Kemensetneg mengaku sudah berkomunikasi dengan yayasan milik keluarga Soeharto terkait pengambilalihan tersebut. Yayasan itu merupakan organisasi yang didirikan mendiang istri Soeharto, Tien Soeharto, dan sudah mengelola TMII sejak 1977.