Perbaikan Rumah Warga Terdampak Gempa Jatim Rampung Dua Bulan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa,menargetkan proses perbaikan rumah warga yang rusak akibat dampak gempa magnitudo 6,1 di wilayah selatan Kabupaten Malang dan sekitarnya,bisa rampung dalam dua bulan.

Khofifah menyebut hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Pergerakan seluruh anggota TNI/Polri sedang dipetakan sesuai dengan tingkat keparahan dan kerusakan masing-masing rumah.

"Jadi kami berharap bersama bahwa proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama dua bulan, sesuai arahan Bapak Presiden," kata Khofifah, Senin (12/4).

Hal itu dikatakan Khofifah disela-sela meninjau daerah terdampak gempa yaitu, Dusun Krajan, Desa Sidomulyo Kecamatan Peonojiwo; Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari dan sejumlah desa lainnya di Lumajang.

"Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penangan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat. Setelah tanggap darurat akan dilanjutkan recovery selanjutnya rekonstruksi," ucapnya.

Khofifah menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memastikan anggotanya turut membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan perbaikan rumah warga yang rusak terdampak gempa rampung dua bulan (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Sesuai arahan Kepala BNPB Doni Monardo, kata Khofifah, jika kategori rusaknya ringan sampai sedang, maka dilakukan dengan skema swakelola.

"Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) akan ditangani oleh PUPR," ucapnya.

Percepatan proses perbaikan ini memerlukan langkah validasi yang cepat dan tepat untuk mengetahui berapa banyak rumah terdampak yang masuk dalam kategori ringan, sedang dan berat begitu pula fasum dan fasos terdampak.

Karenanya, ia meminta agar data tersebut bisa diumumkan atau ditempel di balai desa atau tempat yang strategis, sehingga semua warga terdampak bisa memastikan datanya tercatat dengan benar.

"Format data ini akan kita pastikan lebih detail lagi dengan validasi data, yang dikordinasikan para bupati. Dan di lini paling bawah oleh kepala desa, babinsa bhabinkamtibmas dan relawan," terangnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi munculnya klaster Covid-19 di pengungsian, Khofifah menyampaikan bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan tunggu hunian, sebesar Rp500 ribu per bulan per rumah tangga.

Diharapkan warga yang terdampak bisa menyewa rumah tinggal sementara. Format ini akan dipastikan lebih detail kembali dengan melakukan validasi data.

"Sehingga, masyarakat tidak terus berada di pengungsian, karena meski Covid-19 ini telah melandai namun belum berhenti penyebarannya," urai mantan Mensos RI ini.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengatakan sampai saat ini sedikitnya 1.270 rumah warganya mengalami rusak berat dan rusak ringan akibat gempa.

Namun, yang tak kalah penting, kini pihaknya memastikan bahwa kebutuhan dasar, makanan, kesehatan dan tempat istirahat sementara warganya terpenuhi dengan layak.

"Hari ini yang terus kita koordinasikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar, makanan, kesehatan, kemudian tempat istirahat yang layak," kata Thoriq.