BST Disetop Kala Dana PEN Naik, PKS Sebut Tak Masuk Akal

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menilai keputusan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma yang tidak memperpanjang bantuan sosial tunai (BST) tak masuk akal.

Pasalnya, kata dia, pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021.

"Mensos tidak bisa memutuskan sepihak tanpa melalui konsultasi bersama kami lebih dahulu di Komisi VIII DPR. Jika alasannya karena tidak ada anggaran, saya pikir tidak masuk akal," kata Bukhori kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/4).

Diketahui, Pemerintah mengalokasikan dana anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp699,43 triliun atau naik 21 persen dari realisasi PEN 2020.

Anggaran PEN itu akan disebar untuk lima kluster. Rinciannya, perlindungan sosial Rp157,41 triliun, kesehatan Rp176,3 triliun, kluster UMKM dan korporasi sebesar Rp186,81 triliun, program prioritas Rp125,06 triliun, insentif usaha Rp53,86 triliun.

Bukhori pun meminta Risma mempertimbangkan kembali keputusan untuk tidak memperpanjang BST. Menurutnya, ada dua alasan untuk mempertahankan atau memperpanjang bantuan model BST.

Pertama, kata Bukhori, intervensi pemerintah melalui kebijakan perlindungan sosial terbukti berhasil menekan jumlah kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, program perlindungan sosial pemerintah selama pandemi sukses menjangkau hingga 60 persen lapisan masyarakat bawah sehingga mampu menahan bertambahnya angka kemiskinan.

Bahkan, dia mengklaim, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, menyatakan program perlindungan sosial selama pandemi telah mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan menahan mereka di level 10 persen.

"Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia bahkan memprediksi angka kemiskinan bisa mencapai 11,8 persen," ucap Bukhori.

Kedua, kebijakan tidak memperpanjang BST akan kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Menurutnya, angka kemiskinan berpotensi meledak bila BST tidak diperpanjang.

Berangkat dari itu, ia mendesak Risma segera mengusulkan kebutuhan anggaran perpanjangan program BST ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Oleh karena itu, saya meminta Mensos untuk konsisten memelihara sense of crisis dalam situasi ini. Dengan tetap mempertahankan BST, ini akan menjadi kado indah bagi masyarakat menyambut Ramadan kali ini," ucapnya.

Sebelumnya, Kemensos memastikan program BST tidak akan diperpanjang dan akan berakhir pada April 2021. Alasannya, Kemensos tidak mendapat anggaran lebih.

"Enggak ada anggarannya untuk itu," ucap Risma dikutip dari Antara, Rabu (31/3).

Alasan lain tidak memperpanjang BST adalah karena situasi pandemi covid-19 di Tanah Air sudah mulai menunjukkan perbaikan di skala mikro. Sehingga, masyarakat saat ini seharusnya dapat beraktivitas kembali seiring dengan ekonomi Indonesia yang mulai normal.

Kementerian Keuangan menyebut bansos tunai merupakan program sementara dalam pemulihan ekonomi.

"Yang disetop pada April 2021 kan yang BST ya. Ini memang program sementara, harus soft landing seiring pemulihan ekonomi," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kamis (1/4).

Ia menjelaskan bansos tunai yang akan disetop itu yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara, program bantuan tunai lainnya masih akan terus berjalan pada 2021.

"Masih ada skema program keluarga harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT dana desa. Semua tunai," imbuh Yustinus.