Anggota DPR Terima Vaksin Nusantara, Sampel Darah Mulai Dicek

Sejumlah anggota DPR RI dikabarkan bakal mendapat suntikan Vaksin Nusantara. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melki Laka Lena bahkan mengakui bakal menjalani pengambilan sampel darah sebagai rangkaian dari proses vaksinasi.

Melki menyatakan pengambilan darah tersebut akan ia jalani bersama istrinya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4).

"Betul [di RSPAD]," kata Melki kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/4).

Terkait izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belum keluar terhadap Vaksin Nusantara, ia mengaku tak jadi masalah. Menurutnya, Vaksin Sinovac yang belum melewati uji klinis tahap III saja sudah disuntikan ke masyarakat.

"Ya enggak ada masalah. BPOM dengan keyakinannya dan juga BPOM sudah kasih masukan untuk peneliti, dan sudah diperbaiki," katanya.

"Jadi enggak usah terjebak di hal-hal uji klinis, simpel aja. Setiap orang punya keyakinan sendiri dengan obat yang diyakini benar," imbuhnya.

Kepala BPOM Penny Lukito sebelumnya mengungkapkan beberapa alasan yang mendasari pihaknya urung memberikan izin atas permintaan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II Vaksin Nusantara.

Penny membeberkan bahwa vaksin yang diprakarsai mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu tidak sesuai pharmaceutical grade dalam komponen dan proses penelitiannya.

Selain itu, BPOM menilai bahwa komponen yang digunakan kebanyakan impor, sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa.

"Bahwa ada komponen yang betul-betul komponen impor dan itu tidak murah. Plus ada satu lagi, pada saat pendalaman didapatkan antigen yang digunakan, tidak dalam kualitas mutu untuk masuk dalam tubuh manusia," kata Penny dalam rapat dengar dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara daring, Kamis (8/4).

Dengan temuan dari hasil kajian dan inspeksi vaksin nusantara, Penny menilai vaksin nusantara tidak memenuhi standar Good Manufacture Practice (GMP). Sebab ditemukan alat ukur yang tidak terkalibrasi, serta data aspek keamanan dan imunogenitas yang tidak konsisten.